Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Setujui Pencopotan Saan-Pasek

Kompas.com - 18/09/2013, 19:33 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku meminta pandangan Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melakukan rotasi kepengurusan di Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Syarief, SBY mendukung.

"Beliau (SBY) setuju, sangat setuju," kata Syarief di Kantor Presiden, Rabu ( 18/9/2013 ).

Sebelumnya, DPP Demokrat mengumumkan rotasi Fraksi Demokrat di DPR. Dua orang yang dikenal loyal terhadap mantan Ketua Umum DPP Demokrat, Anas Urbaningrum, dicopot. Saan Mustopa dicopot sebagai Sekretaris Fraksi dan digantikan Teuku Riefky Harsya. Adapun Gede Pasek Suardika dicopot sebagai Ketua Komisi III DPR dan digantikan Ruhut Sitompul.

Pencopotan itu dilakukan tak lama setelah deklarasi Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas. Pasek masuk dalam kepengurusan PPI sebagai Sekjen. Adapun Saan hanya menghadiri deklarasi.

Syarief mengakui bahwa sikap keduanya terhadap PPI menjadi salah satu alasan pencopotan dari kepengurusan fraksi. Tak hanya itu, tanpa mau menjelaskan, menurut dia, ada banyak rekam jejak lain dari keduanya yang dianggap negatif.

Ketika ditanya bagaimana sikap partai terhadap anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok yang juga hadir dalam deklarasi PPI, Syarief mengatakan, khusus Mubarok diserahkan kepada SBY.

Jika ada pihak-pihak yang mengkritik rotasi tersebut, Syarief mengingatkan bahwa hal itu urusan internal partai. Ini bagian dari masalah internal partai, kata dia.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. Keduanya berpendapat tidak ada masalah jika ada kader Demokrat yang bergabung dengan PPI.

Alasannya, PPI hanya sebuah ormas. Setiap orang bebas berorganisasi asal tidak melanggar kode etik dan tidak bergabung dengan parpol lain. Amir mengaku tak tahu soal rotasi di fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com