Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transportasi Umum Baik, Rakyat Tak Perlu Mobil

Kompas.com - 18/09/2013, 18:50 WIB

Oleh: Christovita Wiloto

Saya ingat saat Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo dan aktif mengampanyekan mobil SMK, saya mention Twitter-nya @jokowi-do2 dan bilang kalau fokus kita sebaiknya jangan ke mobil SMK, tetapi kendaraan umum.

Saat itu Jokowi sempat menjawab dengan sengit, ”Biar industri otomotif kita dikuasai asing, ya?” Saya jelaskan bahwa mobil SMK justru akan membuat Jakarta semakin macet. Yang diperlukan Jakarta adalah kendaraan umum yang mengangkut banyak orang dan nyaman, seperti kereta api, monorel, dan MRT.

Saya bilang saat itu, sebaiknya SMK diarahkan untuk menciptakan kendaraan-kendaraan umum tersebut, jangan diarahkan untuk membuat mobil alias kendaraan pribadi.

Syukurlah, sekarang, setelah menjadi Gubernur DKI, Jokowi mati-matian membela kendaraan umum dan bukan mobil murah. Inilah solusi terbaik bagi Indonesia. Kalau transportasi umum Indonesia baik dan berkualitas seperti negara-negara maju, rakyat tidak akan repot-repot membeli kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, yang mahal. Dananya bisa digunakan untuk mendidik dan meningkatkan standar gizi anak-anak mereka.

Di beberapa negara maju, jarak tempuh dari satu lokasi ke lokasi lain bisa diprediksi dengan baik. Misalnya kita ada jadwal rapat pada pukul 14.00 di suatu kantor, kalau berangkat 15 menit sebelumnya menggunakan MRT, kita akan sampai di lokasi 5 menit sebelum rapat.

Hal ini hampir menjadi hal yang mustahil terjadi di Jakarta. Kita perlu setidaknya menyiapkan waktu 1 jam sebelumnya agar tidak terlambat menghadiri rapat tersebut. Pasalnya, kondisi kemacetan jalan sulit diprediksi, ditambah lagi tidak mudahnya mendapatkan lokasi parkir kendaraan.

Tanpa transportasi umum yang baik dan nyaman, biaya sia-sia yang dikeluarkan setiap orang menjadi sangatlah besar. Selain itu, sangat menghabiskan waktu kita dan membuat kita cepat letih dengan tingkat produktivitas yang menjadi sangat rendah.

Untuk mengatasi kemacetan dan sulitnya kendaraan umum, banyak dari kita terpaksa membeli motor. Selama ini motor dirasakan sangat menolong masyarakat mengatasi keterbatasan kendaraan umum serta gesit di tengah macet. Namun, apa yang terjadi saat ini ketika setiap orang mulai naik motor? Jalanan di Jakarta pun semakin macet, bahkan kini motor pun sulit berjalan.

Jika kini mobil dibuat murah, ini justru akan membuat kemacetan semakin runyam. Bisa-bisa jalanan di Jakarta akan penuh mobil dan motor, tetapi tidak bergerak sama sekali.

Kebijakan mobil murah ini adalah kebijakan yang bodoh, yang hanya menguntungkan produsen kendaraan, yang tahun lalu memecahkan rekor penjualan kendaraan mereka. Tanpa peduli dengan tingkat kemacetan yang semakin tinggi, tingkat kecelakaan juga semakin tinggi, tingkat polusi yang semakin tinggi, meningkatkan biaya yang tidak perlu, serta menurunkan kesejahteraan dan tingkat produktivitas.

Seandainya pejabat pengambil keputusan di negara kita memiliki visi yang jelas, prorakyat, dan memiliki ketahanan nasional yang baik di bidang ekonomi, termasuk transportasi, BBM, dan produktivitas yang baik, kebijakan-kebijakan bodoh seperti mobil murah ini tidak akan terjadi. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur transportasi umumlah yang harus digencarkan.


Christovita Wiloto, CEO Wiloto Corp

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com