Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: TVRI Dipakai 2 Jam, Lawan Politik Ketakutan

Kompas.com - 17/09/2013, 19:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai tudingan pemanfaatan TVRI yang merupakan lembaga penyiaran publik untuk kepentingan Konvensi capres Partai Demokrat hanya dipolitisir. Ruhut mengatakan tudingan ini dilontarkan lantaran ada yang khawatir dengan masifnya pemberitaan soal konvensi.

"Akhirnya makin terlihat bahwa semua lawan politik kami takut. TVRI ini kami pakai dua jam, takutnya sudah begitu," ujar Ruhut di sela-sela acara diskusi di Taman Ismail Marzuki, Selasa (17/9/2013).

Kritikan terhadap Partai Demokrat atas pemanfaatan frekuensi publik melalui TVRI pertama kali dilontarkan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanudin pada Senin (16/9/2013).

Ruhut mengatakan, Hasanudin tidak perlu bereaksi keras. Hal ini karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dulu saat menjadi Presiden bahkan telah menjual aset-aset negara.

Anggota Komisi III DPR ini juga menampik anggapan adanya intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dalam pemanfaatan TVRI itu. Ruhut menegaskan, SBY sama sekali tidak mengurusi konvensi.

"Beliau juga tidak hadir acara konvensi kemarin juga karena ada acara lain, tidak ada kaitannya dengan siaran TVRI. Kalau mau persoalkan siaran itu, coba tanya ke Dahlan Iskan, itu kan lebih tepat karena dia Menteri BUMN-nya," ucap Ruhut.

Sebelumnya, DPR mengkritik penayangan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan TVRI pada Minggu (15/9/2013) malam. Penayangan ini diduga melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com