Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta DPT Luar Negeri Dicek Lagi

Kompas.com - 16/09/2013, 18:45 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, KPU meminta PPLN kembali mengecek data tersebut mengingat banyak masukan dari banyak pihak.

“Pada prinsipnya kemarin sudah ditetapkan, hanya kemudian ada input dari civil society dan Migrant Care. Kami harus melihat ulang. Kami memerintahkan kelompok kerja PPLN untuk melihat kembali DPT di luar negeri,” ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Gedung KPU, Senin (16/9/2013).

Namun, Sigit tidak menyampaikan total DPT yang telah ditetapkan tersebut. Dalam rilis Migrant Care, jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Sementera Luar Negeri (DPSLN) menurun menjadi 1.291.084 jiwa.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan, angka itu menurun 20 persen dibanding Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 2009 yang mencapai 1.509.892 jiwa. “Data itu belum representatif dari perkiraan jumlah buruh migran di luar negeri 6,5 juta jiwa,” kata Anis melalui rilisnya.

Ia mengungkapkan keganjilan dalam penetapan DPS. Hal tersebut, di antaranya, banyak DPS yang tidak dilengkapi nomor paspor. Padahal, kata dia, basis pencataan pemilih luar negeri adalah nomor paspor.

Ia menyebutkan, DPS di Singapura, ada sedikitnya 85 ribu jiwa pemilih yang terdaftar tanpa nomor paspor, sedangkan di Irak ada 62 jiwa dari 206 jiwa pemilih yang terdaftar. Di Bahrain, lanjutnya, ada 1.222 jiwa dari 4.222 jiwa pemilih dicatat tanpa nomor paspor.

Kasus yang hampir sama juga terjadi pada pencatatan pemilih di Johor Baru. Sebanyak 323.157 jiwa pemilih dicatat dengan nomor paspor yang tidak lengkap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com