Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Konvensi Demokrat, Bukti Kaderisasi Gagal

Kompas.com - 16/09/2013, 07:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menggelar konvensi untuk mendapatkan calon presiden yang akan mereka usung pada Pemilu 2014. Bagi partai lain, ajang konvensi ini ternyata hanya dilihat sebagai bentuk kegagalan kaderisasi Partai Demokrat.

"Konvensi bukti (bahwa) tidak jelas kaderisasi (di Partai Demokrat)," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Rio Capella, kepada Kompas.com, Minggu (15/9/2013). Dia pun berpendapat andai saja Susilo Bambang Yudhoyono dapat menjadi presiden tiga periode, Partai Demokrat pasti tak akan menggelar konvensi.

Konvensi ini, kata Rio, digelar Partai Demokrat karena hingga kurang dari setahun Pemilu 2014 berlangsung tak ada kader internal yang memiliki elektabilitas seperti SBY dulu. "Kalau SBY bisa dicalonkan tiga kali, tak akan ada konvensi. Kaderisasi (Partai) Demokrat itu tidak jelas, kalau jelas ngapain buka konvensi," tegas dia.

Setelah melalui tahap pra-konvensi, Konvensi Partai Demokrat dimulai pada 15 September 2013 dan berlangsung hingga akhir Desember 2013. Di dalam rentang waktu tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan kandidat, wawancara media, dan dilakukan satu kali survei untuk semua kandidat konvensi yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Pada awal Januari sampai April 2014, konvensi akan memasuki tahap baru. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara mendalam kepada para kandidat yang melibatkan komite dan tokoh lain sebagai pewawancaranya. Di periode itu juga akan digelar debat antarkandidat dan dilakukan lagi survei untuk menentukan hasil akhir. Peran masyarakat dalam menentukan pemenang konvensi akan nampak dalam survei akhir tersebut.

Inilah formasi kesebelasan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat: 1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan); 2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina); 3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN) 4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat) 5. Endriartono Sutarto (mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, dan mantan Panglima TNI) 6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) 7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah) 8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat) 9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat) 10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat) 11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com