Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Saya Minta Dana Konvensi Harus "Clear"

Kompas.com - 15/09/2013, 16:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan meminta Komite Konvensi untuk segera mengumumkan dana penyelenggaraan Konvensi dengan rinci dan jelas. Hal tersebut disampaikan Anies di acara pengenalan peserta Konvensi Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/9/2013).

"Saya minta masalah dana harus clear," kata Anies.

Menurutnya, kejelasan dana sangat penting agar Konvensi menjadi ajang penjaringan calon presiden yang bersih dan transparan. Dengan demikian, lanjut Anies, pada akhirnya Konvensi dapat menghasilkan calon presiden yang berkualitas.

Sebelumnya, dalam tahap pra-Konvensi yang merupakan ajang diskusi antara peserta dan Komite Konvensi, Anies pernah meminta agar dana dapat diumumkan sebelum tanggal 15 September. Namun, hingga saat ini dana konvensi belum juga diumumkan secara resmi.

Selama ini, ketika ditanya mengenai dana, baik pihak Komite Konvensi maupun Partai Demokrat selalu menyebut bahwa dana yang akan dihabiskan untuk Konvensi adalah sebesar 40-50 miliar dan berasal dari sumber yang halal.

Sebelumnya diberitakan, sebelas peserta Konvensi akan memperkenalkan diri ke hadapan publik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari ini. Dalam acara tersebut, setiap peserta akan berorasi menyampaikan visi dan misinya di hadapan media dan tamu undangan.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kader-kader Partai Demokrat, hingga ketua umum partai-partai sahabat. Setelah perkenalan, setiap peserta akan menyosialisasikan diri masing-masing ke hadapan publik dari September hingga Desember 2013.

Ke-11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat adalah:
1) Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2) Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3) Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4) Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5) Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
6) Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7) Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8) Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9) Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10) Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11) Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com