Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Polri Tak Efektif Kelola Anggaran

Kompas.com - 14/09/2013, 21:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, keluhan Polri mengenai minimnya anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah di dalam APBN tidak logis. Pasalnya, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir anggaran belanja Polri selalu mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi daripada peningkatan anggaran yang diperoleh TNI.

Neta mengatakan, tak hanya jumlah anggaran belanja yang ditingkatkan, Polri juga sudah mendapat remunerasi gaji. Artinya, dari sisi kesejahteraannya telah meningkat. "Sejak sepuluh tahun terakhir, anggaran Polri naik 1.000 persen, bandingkan dengan TNI yang hanya naik 450 persen," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Sabtu (14/9/2013).

Ia justru menuding, sistim budgeting Polri tidak efisien. Hal itu dilihat dari banyaknya sejumlah proyek pengadaan bernilai miliaran namun minim manfaat, seperti proyek Police Blackborn, proyek Alkom Jarkom, sejumlah proyek pengadaan alat teknologi informasi hingga proyek pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Banyak sekali proyek-proyek pengadaan yang dibuat dan barangnya tidak terpakai dan akhirnya mubazir. Kalau dalam hal anggaran Polri dikatakan tidak dipedulikan, ini (justru) menjadi aneh," tegasnya.

"Pertanyaannya kemudian, setelah dalam tahun terakhir ada kenaikan anggaran, apakah sikap, perilaku, dan kinerja polisi naik 1000 persen, apakah keluhan publik terhadap polisi berkurang?" tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie berdalih, minimnya anggaran menjadi salah satu faktor yang melatari maraknya penembakan.

Ronny mengeluhkan, selama ini anggota kepolisian tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai. Selain itu, polisi juga tidak diberikan kendaraan operasional yang memadai. Belum lagi rendahnya jaminan asuransi bagi kepolisian jika gugur dalam tugas. 

"Pemberdayaan Polri setengah-setengah. Bahkan, saya bisa mengatakan, kami kurang dipedulikan. Sekarang kita semua kaget. Jangan diminta amankan masyarakat, tapi pemberdayaannya kurang," ujar Ronny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com