Kalau Jokowi "Nyapres", Bagaimana Nasib Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com — Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melejit setelah sejumlah survei menempatkannya sebagai kandidat calon presiden dengan tingkat keterpilihan paling tinggi. Joko Widodo alias Jokowi bahkan berhasil mengungguli elektabilitas para seniornya di panggung politik seperti Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto. Bagaimana nasib Ibu Kota jika politisi PDI Perjuangan itu benar-benar diusung sebagai capres pada Pemilihan Presiden 2014?

Yang pasti, jika Jokowi maju sebagai capres, maka, wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama akan naik menjadi DKI-1. Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan, sosok Basuki yang kontroversial dengan gayanya yang ceplas-ceplos diprediksi akan menimbulkan permasalahan baru. Menurutnya, reaksi yang muncul bisa saja berupa aksi unjuk rasa. 

"Akan banyak protes," kata Alfan, seperti dikutip Tribunnews.com, Sabtu (14/9/2013).

Menurut Alfan, secara kepemimpinan, Basuki termasuk baik. Namun, politisi Gerindra itu, menurutnya, harus memperbaiki pola komunikasinya yang terkesan tempramental dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. 

"Ini bukan soal Pak Ahok minoritas. Soal gaya berkomunikasi saja yang tampaknya perlu diubah," kata Alfan.

Alfan sendiri berpendapat, idealnya, duet Jokowi-Basuki maju dalam Pilpres 2014. Akan tetapi, jika itu terjadi, tentunya akan ada kekosongan kepemimpinan di Ibu Kota. Selain itu, biaya politik yang ditimbulkan sangat tinggi.

"Terutama cost untuk pilkada ulang. Kalau Jokowi maju capres, maka mungkin sebaiknya Ahok yang meneruskan kepemimpinan DKI yang semakin kompleks ini. Tantangan Ahok tentu semakin berat kalau ditinggal Jokowi," papar Alfan.

Tak hanya soal biaya politik. Dari sisi etika politik, menurutnya, pasangan Jokowi-Basuki akan dinilai sebagai sosok yang mementingkan kekuasaan karena meninggalkan jabatan sebelum masa bakti berakhir.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai, bila Jokowi "nyapres", maka kondisi Jakarta akan berbeda di bawah kepemimpinan Basuki. Ia meminta agar publik tidak menaruh curiga secara berlebihan atas sikap Basuki yang dikenal ceplas-ceplos.

"Kritisme boleh dilakukan, tapi juga jangan curiga serampangan. Karena, bagaimanapun, inilah konsekuensi atas setiap pilihan dalam demokrasi elektoral yang harus dihormati," kata Gun Gun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.