Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Internal Polri Beda Pendapat soal Tugas Pengawalan Aipda Sukardi

Kompas.com - 12/09/2013, 18:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Internal Kepolisian RI masih berbeda pendapat soal tugas pengawalan yang dilakukan oleh Aipda (anumerta) Sukardi sebelum ditembak orang tak dikenal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/9/2013) malam. Ada pihak yang menduga almarhum tengah melakukan pekerjaan sampingan (side job) di luar pekerjaannya sebagai anggota Polri, yaitu mengawal truk pembawa suku cadang elevator ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada pula yang menyebutkan pengawalan itu adalah tugas resmi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie mengatakan, instansi kepolisian tidak pernah melarang setiap anggotanya untuk memiliki pekerjaan sampingan di luar tugas rutin sebagai anggota Polri.

Menurut Ronny, bahkan, di dalam UU tentang Kepolisian, terdapat pasal yang membolehkan seorang anggota polisi memiliki pekerjaan sampingan.

dian maharani Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie.

"Dia (Sukardi) melaksanakan side job yang menyangkut risiko nyawa. (Seharusnya) dia melaksanakan tugas sebagai Polri harus melakukan sesuai standar pengawalan. Kalau sendirian, bahaya," kata Ronny di Mabes Polri, Kamis (12/9/2013).

Ronny mengatakan, sebaiknya, ketika seorang anggota kepolisian memiliki pekerjaan sampingan, lebih baik dilaporkan kepada atasannya. Hal itu diperlukan guna mempermudah koordinasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tapi, kalau dia tidak melapor pimpinan, (maka) pimpinan tidak mungkin membiarkan dia sendirian. Sebaiknya, mereka lapor manakala tugas membahayakan nyawa," katanya.

Terpisah, Irwasum Polri Komjen Pol Imam Soedjarwo mengatakan, pengawalan yang dilakukan Aipda Sukardi merupakan bagian dari pekerjaannya. Selain itu, pengawalan itu dilakukan dengan sepengetahuan atasannya.

"Ada sprin (surat perintah) pengawalannya kemarin," kata Soedjarwo kepada Kompas.com.

Ia mengatakan, di dalam prosedur standar operasional (SOP), setiap kegiatan pengawalan harus dilakukan oleh dua orang. Namun, dalam kasus kemarin, pengawalan yang dilakukan Sukardi hanya dilakukan oleh satu orang.

Ia menambahkan, untuk setiap kegiatan pengawalan, Polri mempertimbangkan segala aspek, mulai dari jenis barang yang dibawa hingga kondisi keamanan selama perjalanan. Pertimbangan itulah yang digunakan untuk menentukan jenis kendaraan apa yang akan digunakan petugas untuk pengawalan.

"Oleh karena itu, nanti kita akan kaji lagi terkait SOP itu," tandasnya.

Aipda Sukardi ditembak sekitar pukul 22.30 WIB, Selasa malam, saat mengawal truk pengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi B 6671 TXL. Dari hasil otopsi, diketahui jika terdapat empat luka tembak di tubuh Sukardi. Luka itu terdapat di dada, bahu, perut, dan tangan kirinya. Tiga proyektil peluru bersarang ditubuhnya. Satu peluru menembus tangan kirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com