Salah satu yang meminta Jokowi fokus mengurus Jakarta adalah Partai Gerindra, partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusungnya sebagai Gubernur DKI bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Gerindra menyatakan akan mendukung Jokowi sebagai capres jika maju dalam Pemilihan Presiden 2019.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menilai, pendapat Gerindra itu sebagai sebuah ketakutan. Hal ini mengingat Gerindra telah menyatakan akan mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
"Gerindra menahan Jokowi nyapres itu ya karena takut saja. Prabowo bertempur sama Jokowi pasti kalah itu," kata Iberamsjah saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (12/9/2013).
Menurut dia, PDI-P jangan sampai melewatkan momentum melejitnya popularitas Jokowi. Bila PDI-P tak mencalonkan Jokowi pada Pilres 2014, menurutnya, akan muncul calon lain yang akan menjadi pesaing kuatnya.
Dukung Jokowi pada 2019
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan, pihaknya baru akan mendukung Joko Widodo menjadi calon presiden pada periode 2019-2024. Menurut Martin, alasannya adalah karena periode itu merupakan waktu yang paling tepat bagi kader PDI Perjuangan tersebut menjadi capres.
Martin menjelaskan, Gerindra telah sejak lama mendukung pengorbitan Joko Widodo untuk dijadikan tokoh pembawa perubahan. Bukti nyatanya adalah saat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mengusung Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
"Gerindra akan jadikan Jokowi capres 2019, dengan perhitungan waktu yang paling tepat adalah saat itu," kata Martin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/8/2013).
Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pengusungan Jokowi menjadi capres baru akan dilakukan Gerindra pada 2019 karena saat ini Gerindra telah memiliki capres, yaitu Prabowo Subianto.
Gerindra juga sempat menyinggung kesepakatan politik dengan PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan, kontrak politik dengan PDI-P yang dibuat pada Pemilu 2009 lalu telah menjadi urusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Tak etis
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014. Menurut dia, hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Megawati sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu. Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya.
"Tidak etis mendikte partai lain. Pengusungan capres itu hak penuh bagi PDI-P, bukan partai lain," kata Tjahjo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.