KPK Kembali Periksa 2 Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat - Kompas.com

KPK Kembali Periksa 2 Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Kompas.com - 12/09/2013, 12:23 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Walikota Bandung, Dada Rosada, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, sELASA (28/5/2013). Dada diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah penanganan perkara dana bantuan sosial Pemkot Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Bandung, yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudhi Tedjocahyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Seferina Sinaga dan Kristi Purnamiwulan terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung, Rabu (1/5/2013). Keduanya akan diperiksa sebagai saksi bagi Wali Kota Bandung Dada Rosada yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Diperiksa sebagai DR (Dada Rosada)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK memeriksa kedua hakim itu karena dianggap tahu dan dapat memberikan informasi terkait kasus yang tengah disidik KPK. Pemeriksaannya juga dalam rangka melengkapi berkas perkara Dada.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Seferina dan Kristi. Ketika kasus Bansos masuk ke PT Jabar, Kristi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua PT Jabar.

Dalam kasus dugaan suap kepengurusan perkara bansos ini, KPK menetapkan enam tersangka. Selain Dada, tersangka lainnya mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.


Diduga, Setyabudi menerima suap dari Dada, Edi, Toto, Herry, dan Asep terkait penanganan perkara korupsi bansos di PN Bandung. Setyabudi bersama hakim Ramlan Comel dan Djodjo Djohari merupakan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Kini, perkara korupsi Bansos Bandung tengah memasuki tahapan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik
Komentar

Terkini Lainnya

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Nasional
Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

Regional
Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

Internasional
Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Megapolitan
Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

Nasional
Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

Regional
Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

Regional
Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

Regional
Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

Nasional
Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

Megapolitan
Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

Internasional
'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

"Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

Megapolitan
Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

Internasional
Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

Regional
Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

Nasional

Close Ads X