"Ini semakin menunjukkan persiapan pemilu yang tidak matang, yang berulang kali ditunjukkan oleh pelaksana pemilu," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Kamis (12/9/2013).
Pramono mengatakan, persoalan DPT ini sering kali menjadi sengketa seperti masih adanya nama ganda dan masih tercantumnya orang yang sudah meninggal dunia. Pramono mendesak agar KPU bekerja lebih cermat untuk membersihkan kesalahan-kesalahan data dalam DPT, mengingat waktu pemilu yang kian dekat.
"Kalau ini semakin berlarut-larut dan tidak terselesaikan, maka bukan hanya parpol, tapi proses demokrasi ini akan semakin terganggu," kata Pramono.
Ditunda
Masih tidak sinkronnya data pemilih antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri membuat jadwal penetapan DPT terpaksa diundur. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi KPU, Bawaslu, dan Kemendagri dengan Komisi II DPR, Rabu (11/9/2013).
"Komisi II DPR bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, sepakat untuk memundurkan jadwal penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September," ujar Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo.
Berdasarkan jadwal semula, penetapan DPT tingkat kabupaten/kota rencananya akan dilakukan pada 7-13 September. Namun, Arief mengatakan penetapan DPT terpaksa diundur karena proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) belum akurat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.