Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Dino Patti Djalal di Konvensi Terganjal?

Kompas.com - 11/09/2013, 18:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keikutsertaan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengundang protes dari sejumlah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Luar Negeri pun akan menelusuri apakah Dino, yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), diperkenankan mengikuti kegiatan politik.

"Dia ini kan dubes, lalu ikut konvensi, padahal masih jadi PNS. Apa boleh begitu? Berarti kami nanti bisa dong rekrut buat PDI-P," sindir anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2013).

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, langsung menyahut. "Baguslah ada yang bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan kami semua. Apa bisa dubes begitu?" tutur Tantowi.

Menjawab protes ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya akan mengkaji aturan tentang kepegawaian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kami dari Kemenlu meminta pandangan dari menteri terkait seperti Menpan, bagaimana peraturan yang berlaku. Kemenlu maupun Pak Dino sendiri akan pastikan segala sesuatunya sesuai peraturan dan perundangan berlaku," katanya.

Seperti diberitakan, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat telah menetapkan 11 peserta. Di antaranya adalah Dino Patti Djalal. Saat mengikuti sesi prakonvensi pada Agustus lalu, Dino menyatakan akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait keikutsertaannya di Konvensi Demokrat.

"Mengenai jabatan, tentu ada peraturannya. Ini sedang kami konsultasikan dengan Kemenlu. Apa pun petunjuk dari Kemenlu dan Kemenpan tentang apa yang harus saya lakukan, akan saya lakukan," imbuh Dino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com