Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Kelas Menengah, Jokowi "Ditempel" Prabowo

Kompas.com - 11/09/2013, 14:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Riset Alvara, elektabilitas Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden berada di urutan teratas di kalangan pemilih urban dan kelas menengah. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto "menempel" di bawah Jokowi.

Elektabilitas Jokowi mencapai 22,1 persen dan Prabowo sebesar 17 persen. Hasil survei itu dipaparkan oleh CEO Alvara, Hasanuddin Ali, di Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Ia mengungkapkan, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.532 responden. Mereka tinggal di kota-kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, dan Semarang. Mereka dianggap mewakili seluruh kelas menengah di Indonesia.

Survei dilakukan 15 Juli sampai 23 Agustus 2013. Responden yang diambil berusia 20-54 tahun dengan pengeluaran keluarga di atas Rp 4 juta per bulan.

Hasanuddin mengungkapkan, alasan hanya kelas menengah yang diambil sebagai responden karena jumlahnya sangat besar, yakni mencapai 135 juta orang. Selain itu, mereka memiliki pendidikan yang baik, mendapatkan akses informasi, serta rasional dalam memilih.

Hasanuddin menambahkan, tanpa disodorkan nama, tokoh lain yang disebut responden akan dipilih ialah Jusuf Kalla (7,4 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Dahlan Iskan (6,9 persen), Aburizal Bakrie (6,2 persen), Wiranto (4 persen), Surya Paloh (2 persen), Hatta Rajasa (1 persen), dan Sultan Hamengku Buwono X (0,9 persen).

"Sebanyak 19,8 persen responden belum memutuskan pilihan," kata Hasanuddin.

Lalu, bagaimana dengan kandidat capres yang tengah mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat? Hasanuddin menjawab, responden tidak menyebut peserta konvensi karena ketika survei digelar, belum diketahui siapa saja peserta konvensi. Tentunya, jika survei kembali dilakukan, hasilnya bisa berbeda.

Ketika ditanya berasal dari mana dana untuk menggelar survei, Hasanuddin mengaku seluruhnya berasal dari swadaya tanpa ada bantuan dari parpol atau politisi. Ia mengaku sudah berkali-kali menggelar survei dengan biaya pihak lain.

"Kalau kami diorder, hasilnya tidak akan kami publikasi. Kalau kami lakukan sendiri, hasilnya kami publikasi," kata Hasanuddin, yang baru pertama kali memublikasi hasil survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com