Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Jangan Simpulkan Penembakan Polisi Ini Teror untuk KPK...

Kompas.com - 11/09/2013, 06:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang anggota polisi tewas ditembak tepat di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (10/9/2013) malam. KPK meminta insiden ini tak langsung disimpulkan sebagai bentuk teror terhadap lembaga antikorupsi itu.

"Kami tidak menyimpulkan itu. Belum ada. Kesimpulan itu jangan disimpulkan terlebih dahulu, tunggu hasil penyelidikan polisi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa malam, menyikapi kemungkinan aksi penembakan ini bertujuan meneror KPK. Apalagi, kata dia, petugas polisi yang ditembak juga bukan petugas keamanan KPK.

Meski demikian, Johan memastikanbahwa  KPK akan membantu kepolisian mengungkap insiden ini. Salah satu bentuk bantuan itu adalah dengan sesegera membuka rekaman kamera CCTV di depan Gedung KPK yang memantau aktivitas di lokasi penembakan.

Menurut Johan, KPK juga siap menyerahkan rekaman CCTV tersebut kepada kepolisian bila memang diperlukan. Terkait proses olah tempat kejadian perkara, kata dia, KPK membantu dengan menyiapkan lampu penerangan.

"Intinya kami akan membantu kepolisian untuk mengungkapkan pelaku penembakan," kata Johan. KPK, imbuh dia, juga menyatakan keprihatinan sekaligus belasungkawa untuk korban dan Polri sebagai institusi.

Bripka Sukardi tewas ditembak oleh orang tak dikenal tepat di depan Gedung KPK, Selasa sekitar pukul 22.20 WIB. Ketika ditembak, Sukardi tengah mengawal truk pengangkut peralatan konstruksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com