Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Uji Kepatutan Calon Dubes Belum Jelas

Kompas.com - 04/09/2013, 11:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima 22 nama calon duta besar usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, jadwal uji kepatutan terhadap para calon dubes itu masih belum jelas karena kemungkinan tidak diterimanya pertimbangan dari DPR untuk Presiden.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mencontohkan, pada tahun 2012 lalu, pemerintah mengirimkan 34 calon dubes. Setelah pemaparan visi dan misi serta pendalaman, Komisi I menilai ada 11 calon yang tidak layak menjadi dubes.

"Pada awalnya pemerintah menerima pertimbangan DPR tersebut, tapi belakangan sebagian besar calon dubes yang tidak layak tersebut tetap dilantik sebagai dubes," ujar Tantowi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (4/9/2013).

Tantowi mengaku tak tahu pertimbangan pemerintah. Ia mengungkapkan, Presiden memang memiliki otoritas penuh dalam melantik calon dubes. Namun, hal tersebut membuat kerja Komisi I menjadi sia-sia.

"Inilah yang membuat banyak anggota Komisi I mempertanyakan makna dari pertimbangan DPR tersebut bagi Presiden. Dan ini berujung pada belum jelasnya kapan uji kepatutan dan kelayakan bagi 22 calon dubes tersebut akan dilaksanakan," kata Tantowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, jadwal uji kepatutan dan kelayakan kemungkinan akan dilakukan pada 18-19 September 2013. Namun, hal tersebut belum disepakati oleh Komisi I.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan Pasal 196 Tatib DPR RI, Presiden mengajukan calon dubes ke DPR untukk mendapatkan pertimbangan. Hal ini dilakukan karena selain sebagai representasi Presiden dan negara, dubes adalah juga representasi rakyat Indonesia.

Pertimbangan dari DPR dilakukan dalam bentuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon di hadapan anggota Komisi I yang membidangi luar negeri. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman. Mekanisme ini, sebut Tantowi, biasanya dilakukan secara intens dan maraton dari pagi sampai malam dan bersifat tertutup.

"Pos dubes jangan diberikan sebagai balas jasa atau kepentingan politik. Pemerintah tidak pernah kekurangan stok calon dubes yang mumpuni baik dari Kemenlu, parpol, maupun dari kelompok masyarakat," katanya.

Berdasarkan informasi yang beredar di wartawan, 22 nama calon dubes itu mencakup nama Fauzi Bowo yang akan ditempatkan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman. Sementara Ito Sumardi akan menjadi Duta Besar RI untuk Myanmar. Selain dua nama itu, ada 20 nama lainnya yang diusulkan Presiden, di antaranya ada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni dan juga adik dari Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra.

Berikut daftar lengkap 22 usulan nama calon dubes RI:

1. Fauzi Bowo (Jerman)
2. Suprapto Martosetomo (Afrika Selatan)
3. Yuli Mumpuni (Spanyol)
4. Yusron Ihza Mahendra (Jepang)
5. Budi Bowoleksono (Amerika Serikat) menggantikan Dino Patti Djalal yang akan diangkat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Linggawaty Hakim (Swiss)
7. Komjen (Purn) Ito Sumardi (Myanmar)
8. Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang (Filipina)
9. Drs Yuwono A Putranto (Norwegia)
10. Raudin Anwar (Libya)
11. Abdurrahman M Fachir (Arab Saudi)
12. Jose Antonio Morato Tavares (Selandia Baru)
13. Irmawan Emir Wisnandar (Laos)
14. Sugeng Rahardjo (China)
15. Burhanuddin (Sudan)
16. Nurul Qomar (Brunei Darussalam)
17. Gary Rachman Makmun Jusuf (Fiji)
18. Rahmat Pramono (PTRI ASEAN)
19. Diar Nurbiantoro (Romania)
20. Mulya Wirana (Portugal)
21. Pitono Purnomo (Kamboja)
22. Moenir Ari Soenanda (Peru)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com