Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Uji Kepatutan Calon Dubes Belum Jelas

Kompas.com - 04/09/2013, 11:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima 22 nama calon duta besar usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, jadwal uji kepatutan terhadap para calon dubes itu masih belum jelas karena kemungkinan tidak diterimanya pertimbangan dari DPR untuk Presiden.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mencontohkan, pada tahun 2012 lalu, pemerintah mengirimkan 34 calon dubes. Setelah pemaparan visi dan misi serta pendalaman, Komisi I menilai ada 11 calon yang tidak layak menjadi dubes.

"Pada awalnya pemerintah menerima pertimbangan DPR tersebut, tapi belakangan sebagian besar calon dubes yang tidak layak tersebut tetap dilantik sebagai dubes," ujar Tantowi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (4/9/2013).

Tantowi mengaku tak tahu pertimbangan pemerintah. Ia mengungkapkan, Presiden memang memiliki otoritas penuh dalam melantik calon dubes. Namun, hal tersebut membuat kerja Komisi I menjadi sia-sia.

"Inilah yang membuat banyak anggota Komisi I mempertanyakan makna dari pertimbangan DPR tersebut bagi Presiden. Dan ini berujung pada belum jelasnya kapan uji kepatutan dan kelayakan bagi 22 calon dubes tersebut akan dilaksanakan," kata Tantowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, jadwal uji kepatutan dan kelayakan kemungkinan akan dilakukan pada 18-19 September 2013. Namun, hal tersebut belum disepakati oleh Komisi I.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan Pasal 196 Tatib DPR RI, Presiden mengajukan calon dubes ke DPR untukk mendapatkan pertimbangan. Hal ini dilakukan karena selain sebagai representasi Presiden dan negara, dubes adalah juga representasi rakyat Indonesia.

Pertimbangan dari DPR dilakukan dalam bentuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon di hadapan anggota Komisi I yang membidangi luar negeri. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman. Mekanisme ini, sebut Tantowi, biasanya dilakukan secara intens dan maraton dari pagi sampai malam dan bersifat tertutup.

"Pos dubes jangan diberikan sebagai balas jasa atau kepentingan politik. Pemerintah tidak pernah kekurangan stok calon dubes yang mumpuni baik dari Kemenlu, parpol, maupun dari kelompok masyarakat," katanya.

Berdasarkan informasi yang beredar di wartawan, 22 nama calon dubes itu mencakup nama Fauzi Bowo yang akan ditempatkan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman. Sementara Ito Sumardi akan menjadi Duta Besar RI untuk Myanmar. Selain dua nama itu, ada 20 nama lainnya yang diusulkan Presiden, di antaranya ada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Yuli Mumpuni dan juga adik dari Yusril Ihza Mahendra, Yusron Ihza Mahendra.

Berikut daftar lengkap 22 usulan nama calon dubes RI:

1. Fauzi Bowo (Jerman)
2. Suprapto Martosetomo (Afrika Selatan)
3. Yuli Mumpuni (Spanyol)
4. Yusron Ihza Mahendra (Jepang)
5. Budi Bowoleksono (Amerika Serikat) menggantikan Dino Patti Djalal yang akan diangkat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Linggawaty Hakim (Swiss)
7. Komjen (Purn) Ito Sumardi (Myanmar)
8. Letjen (Purn) TNI Jhony Lumintang (Filipina)
9. Drs Yuwono A Putranto (Norwegia)
10. Raudin Anwar (Libya)
11. Abdurrahman M Fachir (Arab Saudi)
12. Jose Antonio Morato Tavares (Selandia Baru)
13. Irmawan Emir Wisnandar (Laos)
14. Sugeng Rahardjo (China)
15. Burhanuddin (Sudan)
16. Nurul Qomar (Brunei Darussalam)
17. Gary Rachman Makmun Jusuf (Fiji)
18. Rahmat Pramono (PTRI ASEAN)
19. Diar Nurbiantoro (Romania)
20. Mulya Wirana (Portugal)
21. Pitono Purnomo (Kamboja)
22. Moenir Ari Soenanda (Peru)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com