Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Partisipasi Pemilu 75 Persen

Kompas.com - 03/09/2013, 17:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu semakin menurun. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberanikan diri memasang target pemilih dalam Pemilu 2014 hingga 75 persen.

“Kami pasang target partisipasi pemilu hingga 75 persen. Itu target nasional. Berbagai upaya akan kami lakukan untuk mendorong itu,” ujar Komisioner KP Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam acara Orientasi Pers KPU, Selasa (3/9/2013).

Ia mengatakan, angka itu dipasang berdasar jumlah pemilih pada Pemilu 2009, yaitu 71 persen.

Sementara itu, Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengungkapkan, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memberikan suaranya, KPU akan manfaatkan komunitas kreatif yang muncul di masyarakat. Ia memncontohkan, KPU akan meminya komunitas humor atau seniman mural untuk menyuarakan penggunaan hak pilih.

“Kami akan menggunakan mereka sebagai penegras suara untuk. Kami minta mereka mengekespresikan event pemilu dalam karyanya agar menjadi agenda bersama,” jelas Sigit.

Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga akan menunjuk relawan demokrasi di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Relawan tersebut, jelas Sigit, akan mewakili lima segmen masyarakat yaitu kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok pemilih penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marginal.

“Setiap segmen diwakili lima orang. Jadi, satu kabupaten akan ada 25 relawan. Relawan akan memanfaat aktivitas yang mereka lakukan untuk merangkul pemilih,” ujarnya.

Pengajar di Universitas Gadjah mada itu, mengatakan, belum ada penelitian yang komprehensif mengenai penyebab penurunan partisipasi pemilu. Namun, dia menduga ada ketidakpercayaan publik pada institusi demokrasi seperti partai politik. Dugaan lainnya, kata dia, politik uang justru menyebabkan masyarakat tidak memilih.

“Misalnya, ada beberapa kandidat yang melakukan politik uang kepada seorang pemilih. Akhirnya orang yang bersangkutan malah jadi tidak memilih sama sekali,” jelas Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com