Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Peringkat "Indonesia Governance Index 2012"

Kompas.com - 02/09/2013, 14:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tata kelola dan pembangunan daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari hasil penelitian Indonesia Governance Index tahun 2012 terhadap semua provinsi di Indonesia yang dilakukan Kemitraan.

"Masih jauh dari harapan. Nilai yang bagus 7,8 ke atas," kata Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso saat peluncuran hasil IGI di Hotel JW Marriot di Jakarta, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, nilai paling tinggi terhadap tata kelola dan pembangunan daerah hanya di angka 6,8, yakni DI Yogyakarta. Sedangkan paling rendah sampai di angka 4,45, yakni Maluku Utara.

Dalam memberikan peringkat, IGI melihat aspek pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Banyak hal yang dilihat, yakni prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Berikut daftar peringkat IGI :
1. DI Yogyakarta (6,8)
2. Jawa Timur (6,43)
3. DKI Jakarta (6,37)
4. Jambi (6,24)
5. Bali (6,23)
6. Sumatera Selatan (6,19)
7. Kalimantan Selatan (6,19)
8. Riau (6,18)
9. Sulawesi Utara (6,17)
10. Lampung (6,01)
11. Bangka Belitung (5,97)
12. Kalimantan Tengah (5,95)
13. Sumatera Utara (5,94)
14. Sulawesi Barat (5,91)
15. Jawa Barat (5,88)
16. Jawa Tengah (5,88)
17. Banten (5,85)
18. Aceh (5,82)
19. Nusa Tenggara Barat (5,74)
20. Sumatera Barat (5,70)
21. Sumatera Barat (5,67)
22. Kalimantan Timur (5,66)
23. Gorontalo (5,64)
24. Kepulauan Riau (5,60)
25. Sulawesi Tengah (5,47)
26. Kalimantan Barat (5,11)
27. Sulawesi Utara (5,05)
28. Maluku (4,95)
29. Papua (4,88)
30. Nusa Tenggara Timur (4,87)
31. Bengkulu (4,81)
32. Papua Barat (4,48)
33. Maluku Utara (4,45).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com