Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2013, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menaruh hati kepada sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud dinilai layak dipertimbangkan sebagai calon presiden dari koalisi partai-partai berideologi Islam.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai Mahfud memenuhi semua kriteria untuk diusung menjadi calon presiden pada periode 2014-2019. Elektabilitas, kemampuan, dan integritas moral seorang Mahfud MD tak dapat diragukan untuk didorong maju menjadi capres partai-partai Islam.

"Saya lihat Mahfud MD bagus untuk dipertimbangkan," kata Jazuli di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengatakan, Mahfud merupakan salah satu sosok yang kerap diperbincangkan di internal partai terkait suksesi 2014. Mahfud dinilai pantas diusung oleh partai-partai berbasis Islam.

"Mahfud MD kan figur yang elok, ibarat gadis sangat menawan, banyak yang ingin meminang. Tapi kita (PPP) realistis, dan kita ambil keputusan dalam rakernas (rapat kerja nasional)," ujarnya.

Keinginan mengusung Mahfud muncul menyusul keinginan elite PKS agar partai-partai Islam bersatu dan mengusung satu calon presiden pada pemilihan presiden tahun depan. Untuk menentukan tokoh yang diusung, ia mengusulkan agar partai-partai Islam melakukan seleksi bersama untuk menyeleksi tokoh yang berpotensi. Jazuli pun berharap keinginan ini harus diawali dengan komitmen bersama agar koalisi partai-partai Islam itu bisa terealisasi.

PPP menyambut baik wacana koalisi partai-partai Islam mengusung Mahfud MD sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, koalisi tersebut dapat memperkuat perolehan suara partai-partai bernuansa Islam secara nasional.

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Jusuf Kalla saat menjadi pembicara pada acara Kompasianival di Skeeno Hall, Lantai 3, Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2012.

Hanya saja, Reni belum bisa memastikan siapa calon presiden yang akan diusung partai tahun depan. Pasalnya, PPP memilih realistis menunggu perolehan suara dalam pemilihan legislatif dan baru akan mengambil keputusan dalam mekanisme rapat kerja nasional.

"Pastinya koalisi partai Islam supaya yang kecil-kecil bisa digabung seperti sapu lidi, supaya jadi kuat," kata Reni di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Nama lain

Selain Mahfud, PKS dan PPP ternyata memiliki nama lain dalam catatannya. Jazuli mengatakan, PKS juga melirik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden PKS Anis Matta. Para tokoh ini dianggap mengerti permasalahan bangsa dan memiliki visi memimpin Indonesia.

"Capres kan yang layak dijual kepada publik, tapi menurut saya perlu ada kombinasi antara tokoh tua dan muda," ujar Anggota Komisi II DPR ini.

Sementara itu, PPP juga menaruh hati pada Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Anies, saat ini, tengah mengikuti proses Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Jazuli mengatakan, PKS memiliki harapan besar agar koalisi partai Islam segera terealisasi. Pasalnya, selama ini belum ada komitmen bersama untuk menyampingkan kepentingan kelompok guna tujuan yang lebih besar.

"Saya berharap dan mendamba ide itu. Tapi bukan mendikotomikan antara nasionalisme dengan Islam, itu tidak bisa," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com