Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Bakal Protes kalau Konvensi Demokrat Tak "Fair"

Kompas.com - 31/08/2013, 17:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, yang menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat, menilai, mekanisme konvensi belum sempurna. Namun, kondisi itu tak membuanya menolak tawaran mengikuti rangkaian Konvensi hingga 2014 .

Anies mengatakan, saat ini semua masih dalam fase belajar lantaran baru pertama kali menggelar konvensi seperti ini. Sama halnya ketika perhelatan akbar organisasi yang baru terbentuk. Belum ada aturan yang jelas sehingga sulit untuk berharap semua beres sebelum proses dimulai.

"Sebuah perjuangan penuh tarik menarik. Jangan berharap seperti upacara, semua disiapkan kita tinggal datang terus upacara. Ini perjuangan, jalani, hadapi, bertarung. Di situ letak karakter pejuang," kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu ( 31/8/2013 ).

Anies mengaku optimistis mekanisme Konvensi akan semakin baik karena kuncinya ada pada sorotan media massa. Ketika sorotan lampu terang benderang, kata dia, biasanya perilaku sesorang akan ditata baik.

"Media dan masyarakat semakin terang spot light-nya, prosesnya harus semakin transparan, semakin independen. Saya berharap sekali sama teman-teman media. Itu semua harus terus diperjuangkan. Mindset saya ini harus selalu fair, selalu free. Jika ada masalah nanti kita protes, nanti kita minta diperbaiki, diluruskan," katanya. 

Seperti diberitakan, salah satu tokoh yang diundang Komite Konvensi Demokrat, Mahfud MD, membatalkan keikutsertaannya karena menilai mekanisme konvensi belum jelas. Penjelasan yang diterima selama ini, kata Mahfud, baru secara lisan. Penjelasan itu juga kerap berganti-ganti. Padahal, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan capres ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Menurut Demokrat, penetapan capres terpilih memang dilakukan Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, menurut Demokrat, penetapan itu berdasarkan hasil survei. Kandidat yang elektabilitasnya tertinggi akan ditetapkan sebagai capres Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com