Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Audit II Hambalang, Ketua BPK: Aku Jamin Tak Ada Intervensi

Kompas.com - 29/08/2013, 17:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menegaskan tidak ada intervensi dalam audit investigatif tahap II proyek Hambalang, Bogor. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran mengenai beredarnya laporan yang berbeda dengan hasil investigatif BPK.

"Tidak ada intervensi, bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," kata Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis ( 29/8/2013 ).

Hal itu dikatakan Hadi menyikapi sorotan miring dari berbagai pihak setelah muncul dua versi laporan investigatif Hambalang. Selain itu, laporan juga tidak menyertakan kerugian negara yang dibutuhkan KPK.

Hadi mengatakan, laporan resmi yang dikeluarkan BPK hanya laporan tanggal 23 Agustus 2013 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap laporan resmi BPK, lanjutnya, pasti terdapat cap BPK, tandantangan anggota di pengantar, dan paraf oleh tiga orang di setiap halaman.

"Halaman laporan kami 108 lembar. Kurang dari itu bukan BPK. Tanyakan saja yang mengeluarkan siapa, Anda dapat dari mana. Saya enggak tau siapa yang mengeluarkan," kata Hadi.

Hadi tidak mau berbicara mengenai substansi hasil investigatif lantaran dilarang sejak muncul aturan per Desember 2012 . Sebenarnya, jika tidak dilarang, Hadi mengaku ingin menjelaskan agar publik bisa mengetahui secara jelas. Untuk itu, pihaknya hanya akan membicarakan substansi dengan penyidik KPK.

Adapun kritikan terkait belum adanya nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang, Hadi mengatakan, untuk menyimpulkan besaran nilai kerugian negara perlu dilakukan proses pro justicia yang hanya bisa dilakukan penyidik. BPK hanya bisa menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 463 ,67 miliar berdasarkan hasil investigasi.

"Sekarang tinggal finalisasi. Untuk memindahkan indikasi kerugian negara menjadi kerugian negara, itu pemeriksaan harus pro justicia, bukan investigasi. Maka anak-anak saya dengan KPK berkoordinasi. Kalau saya katakan 'diduga Anda sakit' itu lain dengan 'Anda sakit'. Enggak sembarangan," ucapnya.

"Kapan kesimpulan kerugian negara akan selesai? Tergantung penyidik sama pemeriksa (BPK). Tapi cepat, kami monitor terus," tambahnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com