Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

945 Caleg Berebut 132 Kursi DPD

Kompas.com - 29/08/2013, 14:39 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 945 orang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (28/8/2013) malam. Setiap calon dari masing-masing provinsi akan memperebutkan empat kursi di setiap provinsi.

“Total jumlah DCT DPD yang ditetapkan 945 orang yang terdiri dari 826 orang calon laki-laki dan 119 orang calon perempuan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat dihubungi, Kamis (29/8/2013).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, setiap provinsi diwakili empat orang DPD. Artinya, kata dia, empat orang peraih suara terbanyak otomatis ditetapkan menjadi anggota DPD mewakili provinsinya. Husni memaparkan, dibandingkan DCS yang ditetapkan 24 Juli lalu, jumlah DCT berkurang sebanyak dua orang.

“Lalu, satu orang mundur, dua orang kemudian dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dan bertambah satu orang yang memenuhi syarat,” jelasnya.

Provinsi Sulawesi Tenggara, kata Husni, memiliki DCT DPD dengan jumlah paling besar, yaitu 63 orang. Sedangkan daerah yang paling sedikit DCT DPD-nya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya berjumlah 13 orang.

KPU, ungkap Husni, akan mengumumkan DCT DPD melalui situs kpu.go.id dan di media massa di setiap provinsi. Nama DCT juga akan dipublikasikan di setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

“Pengumuman tersebut akan ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat,” ujarnya.

Setelah penetapan DCT, KPU membuka ruang penyelesaian sengketa hingga 14 November 2013 mendatang. Sengketa terlebih dulu diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menyatakan, jika bakal calon tidak puas dengan keputusan Bawaslu, yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com