Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kepemimpinan Ani Yudhoyono Buruk

Kompas.com - 28/08/2013, 17:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wawasan ke-Indonesiaan dan kemampuan memimpin yang dimiliki Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dinilai buruk. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens merujuk pada hasil survei yang dilakukan pada 17 sampai 26 Agustus 2013 lalu.

Boni menjelaskan, terkait hal wawasan ke-Indonesiaan, Ani Yudhoyono berada di posisi terakhir dengan poin 39. Ibu Negara dikalahkan sejumlah tokoh lain seperti Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Gita Wirjawan, dan Puan Maharani. Untuk kategori ini, tokoh teratas yang dianggap memiliki wawasan kebangsaan adalah Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Joko Widodo, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla.

Selanjutnya, untuk kemampuan memimpin, hasil survei LPI juga mencatat Ani Yudhoyono berada di posisi terakhir dibanding sejumlah tokoh lainnya. Kemampuan Ani Yudhoyono dalam memimpin berada di bawah Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, dan Gita Wirjawan. Tokoh lain yang masuk dalam posisi lima besar dengan kemampuan memimpin yang baik adalah Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Hary Tanoesoedibjo, dan Surya Paloh.

"Survei ini dilakukan untuk menggeser wacana popularitas dalam penelitian yang berkaitan dengan Pemilu 2014 dengan kualitas dan kompetensi. Kami berharap nasionalisme ke-Indonesiaan menjadi tema pada pemilu mendatang," kata Boni di Cikini, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Untuk diketahui, penelitian ini disusun berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) yang dilakukan pada 17 Agustus dengan para pakar, 24 Agustus dengan masyarakat, dan 26 Agustus dengan aktivis mahasiswa tentang kadar nasionalisme ke-Indonesiaan para capres-cawapres 2014.

Kemudian, pandangan para peserta yang total berjumlah 60 orang digali dengan sistem penilaian dalam skala 0-10 dan ditabelkan. Hal itu merupakan metode kuantitatif untuk membantu metode kualitatif yang melalui FGD agar lebih terukur.

Untuk indikator penelitian ini, setidaknya ada tiga hal utama, seperti kualitas personal, rekam jejak, dan visi ke-Indonesiaan. Adapun dalam indikator ke-Indonesiaan setidaknya ada delapan subindikator, seperti wawasan ke-Indonesiaan hingga gagasan tentang negara agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com