BPK Diminta Jelaskan Hilangnya 15 Nama Politisi di Audit Hambalang - Kompas.com

BPK Diminta Jelaskan Hilangnya 15 Nama Politisi di Audit Hambalang

Sabrina Asril
Kompas.com - 28/08/2013, 15:46 WIB
ICHA RASTIKA Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, I Wayan Koster, seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang, Senin (11/2/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi X mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPR harus meminta penjelasan terkait hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit tahap II proyek Hambalang.

"Komisi X memutuskan supaya pimpinan DPR mengadakan pertemuan konsultasi dengan BPK untuk melakukan klarifikasi terkait penyebutan 15 anggota Komisi X DPR. Padahal hasil audit BPK yang diterima Komisi X tidak ada penyebutan 15 anggota Komisi X itu," ujar anggota Komisi X, I Wayan Koster, di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2013).

Seperti diketahui, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013). Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, sudah ada terlebih dulu bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman yang diterima wartawan.

Di dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR. Namun, audit yang diterima DPR ternyata berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian 15 nama yang disebut memuluskan proyek Hambalang hilang.

Koster mengaku bahwa Komisi X akan langsung melayangkan surat kepada pimpinan DPR hari ini. Koster pun mengaku dirinya belum melihat audit BPK yang diterima wartawan.

"Saya enggak tahu dokumen itu dari mana datangnya," kata Koster.

Nama 15 anggota DPR

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Ketua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan dari proses persetujuan anggaran proyek Hambalang.

Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

"MNS, RCA, HA, AHN bersama APPS, WK, KM, JA, MI menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora TA 2010, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi X dan Kemenpora," tulis dokumen tersebut.

Hal itu diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 96 Ayat (2) huruf c, Pasal 96 Ayat (6), Pasal 203 Ayat 1, dan Pasal 203 Ayat 2.

Kemudian disebutkan bahwa MNS, RCA, bersama APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, HLS, menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada RAPBN Kemenpora TA 2011. Padahal, tambahan optimalisasi sebesar Rp 920 miliar belum dibahas dan ditetapkan pada rapat kerja antara Komisi X dan Kemenpora.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisSabrina Asril
EditorCaroline Damanik
Komentar