Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2013, 14:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menyebut Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden gurem. Ia pun mengimbau agar pasangan yang mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres Hanura itu sadar diri dan membatalkan ikut berkompetisi dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.

Menurutnya, ada tiga klasifikasi untuk mengategorikan figur yang layak menjadi calon presiden, yakni figur papan atas, papan tengah, dan kelas bawah.

Pendiri Partai Hanura ini menempatkan kader PDI Perjuangan Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di jajaran teratas. Sementara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dianggapnya sebagai tokoh menengah yang layak menjadi calon presiden 2014-2019.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Hanura Wiranto (kiri) dan Hary Tanoesoedibjo saat acara deklarasi capres-cawapres dari Partai Hanura di Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sebelum diusung sebagai cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo sempat bergabung dengan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
"Yang gurem itu Wiranto, Rhoma Irama, dan banyak lagi yang lainnya," kata Fuad, saat dijumpai seusai menghadiri sebuah diskusi, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, penilaiannya itu berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga menjelang pemilu. Potret anjloknya elektabilitas Wiranto, menurutnya, cukup untuk meminta yang bersangkutan membatalkan niatnya maju sebagai capres.

"Jadi hanya seperti lelucon, tahu dirilah, jangan buang-buang energi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura dalam Pemilihan Presiden 2014. Deklarasi pasangan ini digelar pada Selasa (2/7/2013), di Hotel Mercure, Jakarta Pusat. Bagi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe dianggap cukup ideal, serasi, saling menunjang, serta saling melengkapi.

Sedangkan bagi Fuad, pengusungan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden tidak sah. Menurutnya, deklarasi pasangan itu tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Fuad mengungkapkan, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Hanura seharusnya diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. Hal itu diatur dalam Pasal 48, yang pada intinya menyatakan, Rapimnas diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak.

Saat ditanya motif di balik deklarasi pencalonan Wiranto-Hary Tanoe, Fuad mengaku belum mengetahuinya. Ada sinyalemen pendeklarasian keduanya untuk mengamankan modal dana kampanye Hanura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com