Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: JK Harus Memilih Golkar atau Jokowi

Kompas.com - 28/08/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, setiap kader partai berlambang pohon beringin itu harus taat pada hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) 2012 yang menetapkan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden. Namun, jika Jusuf Kalla hendak berduet dengan Joko Widodo (Jokowi), maka mantan Wakil Presiden itu harus menentukan pilihannya.

"Saya pernah dipecat Bang Akbar saat mendukung calon dari partai lain. Ini konsekuensi atau aturan-aturan yang ada di partai. Tentu semua kebijakan partai harus ditaati," ujar Firman saat dihubungi, Rabu (28/8/2013).

Namun, Firman menyadari bahwa di sisi lain setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

"Sehingga tak hanya Pak JK, tapi siapa saja anggota parpol setelah punya sikap politik perlu menentukan pilihannya. Contohnya Pak Endriartono yang maju konvensi Demokrat, tapi mundur dari Nasdem," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Firman berharap JK tidak mengambil pilihan itu. Ia yakin JK yang sudah dikenal luas sebagai tokoh bangsa bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Selain itu, Firman mengingatkan bahwa nama Jokowi juga belum pasti akan maju sebagai capres pada Pemilu 2014.

"Saya yakin Pak JK itu mempertimbangkan bijaksana menentukan sikap pilihannya," imbuh Firman.

Siap bersama Jokowi

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ketika menghadiri rapat koordinasi regional (rakonreg) II perumahan dan kawasan permukiman tahun 2013 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) menyatakan kesiapannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jika masih dipercaya untuk mengabdi kepada rakyat dan negara. Namun, lanjutnya, semua itu berpulang pada kehendak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mengusungnya dan rakyat itu sendiri.

”Bagi saya, hanya satu, selama itu bisa bermanfaat bagi rakyat dan negara, saya siap melaksanakannya jika bersama Pak Jokowi (Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta),” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Selasa (27/8/2013) siang.

Menurut Kalla, Jokowi termasuk sosok yang didorongnya saat akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Jokowi, lanjutnya, adalah sosok yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki kemampuan, bisa mengambil keputusan, dan mampu memenuhi aspirasi rakyat.

"Lebih penting lagi, jika saya bersama Jokowi, ada yang bilang, itu sebuah harmoni, antara perwakilan Jawa dan luar Jawa,” tambahnya.

Namun, Kalla menyatakan, semuanya itu kembali lagi pada sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan DPP PDI-P serta rakyat sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com