Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2013, 17:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Meski tetap akan menggelar lelang jabatan, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Denny Indrayana berharap orang-orang dari internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-lah yang akan memenangi lelang jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas). Menurut Denny, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, persoalan lembaga pemasyarakatan bisa segera diselesaikan dan tak ada resistensi dari para kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas).

"Saya berharap (yang menang) dari Ditjen Pemasyarakatan. Karena yang paling tahu yang Ditjen Pemasyarakatan. Kami hanya bisa memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan fair (adil)," ujar Denny di kantor Ditjenpas, Jakarta, Selasa (27/8/2012).

Walau demikian, Denny menegaskan bahwa ada tiga pertimbangan Kemenhuk dan HAM melaksanakan lelang jabatan Dirjen Pas. Pertama, berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemen PAN-RB, seleksi untuk posisi eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga diadakan secara terbuka. Kedua, RUU Aparatur Sipil Negara juga mengarah pada substansi yang ada dalam Surat Edaran Kemen PAN-RB.

"Jadi, pejabat-pejabat di tingkat eselon 1 ini orang-orang yang terbaik," kata Denny.

Alasan ketiga, pelelangan jabatan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat karena diperoleh melalui seleksi yang ketat, adil, dan terbuka. Panitia seleksi yang dipilih, lanjutnya, juga merupakan figur-figur yang berkualitas, seperti rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, dan Sosiolog UI, Imam Prasodjo.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, anggota DPR dari fraksi Golkar, Azis Syamsudin mengatakan bahwa lelang jabatan Dirjen Pas mendapat penolakan dari banyak kalapas. Dalam rapat tersebut muncul pendapat bahwa diperlukan seorang figur yang mengerti dan menguasai lapas untuk mengatasi persoalan lapas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com