Komisi X: Ada yang Ingin Hambat Penelusuran Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Zul Fadhli mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membuka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menduga, audit BPK yang hingga kini belum diberikan kepada Komisi X dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tersebut sengaja disimpan untuk menghambat penelusuran dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

“Kami tidak bisa tidank lanjuti audit itu karena kami belum terima. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghambat proses penyikapan atas kasus Hambalang. Saya tidak menuduh macam-macam, tapi saya merasa ada kejanggalan,” ujar Zul Fadhli di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2013).

Zul membandingkan hasil audit Hambalang tahap I , yang diserahkan pada Oktober 2012. Saat itu, dari Pimpinan DPR kemudian diteruskan kepada BAKN dan Komisi X.

“Apalagi Komisi X yang meminta adanya audit itu. Seharusnya diberikan ke kami juga, tapi ini tidak,” kata Zul.

Menurutnya, sudah banyak anggota Komisi X yang menanyakan soal audit itu kepada Pimpinan Komisi X. Namun, Pimpinan Komisi X juga mengaku belum mendapat audit dari Pimpinan DPR.

“Kami jadi bingung kok Pimpinan DPR yang menyimpan?” kata Zul.

Dia memastikan, meski banyak anggota Komisi X yang masuk dalam audit tersebut, pihaknya tetap akan menindaklanjuti audit Hambalang secara profesional. Komisi X, imbuhnya, tidak akan menyentuk pada keterlibatan para anggota dewan tersebut.

“Kami tidak akan bicara soal personal," katanya.

Seperti diketahui, BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, pada Jumat (23/8/2013) siang.

Dalam hasil audit itu tercatat total kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar. Ada 15 nama anggota Komisi X DPR yang tercantum dalam hasil audit tahap II Hambalang.

Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.