Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tak Setuju Sisa Anggaran Dipakai untuk Uang Kerahiman

Kompas.com - 26/08/2013, 23:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak penggunaan sisa anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada tiga BUMD DKI untuk digunakan sebagai uang kerahiman. Usulan anggaran PMP ini tidak sepenuhnya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pemberian PMP kepada PT Jakarta Propertindo dan Bank DKI ada yang setuju dan tidak setuju," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013).

Pemberian dana segar atau PMP itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2013. Adapun rincian pemberian PMP di dalam Rancangan APBD DKI 2013, antara lain, Bank DKI sebesar Rp 900 miliar, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 1,4 triliun, dan PD Sarana Jaya sebesar Rp 130 miliar. Total dana PMP untuk ketiga BUMD itu mencapai Rp 2,5 triliun.

Kendati ada halangan, Basuki tetap optimistis bahwa DPRD DKI dapat menyetujui usulan Pemprov DKI. Apabila anggaran perubahan itu harus dialihkan, Basuki tidak setuju pengalihan anggaran itu untuk uang kerahiman pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.

"Kita tidak setuju kalau dikasih uang kerahiman untuk PKL Tanah Abang sebesar Rp 10 juta per meter. Enak saja, bukan tanah kamu. Mending bikin 200 blok (rusun) dan 20.000 orang bisa tinggal di situ," kata Basuki.

Pemberian PMP kepada PT Jakpro ditujukan untuk membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). PT Jakpro juga akan menjual aset yang merugi. Basuki memberi contoh Pluit Junction, yang akan ditawarkan kepada Emporium. Dengan demikian, Emporium dapat membuat jembatan untuk ke Pluit Junction.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Cinta Mega mengatakan, saat ini DPRD DKI cenderung menyetujui PMP sebanyak Rp 750 miliar ke PT Jakpro dan Rp 150 miliar kepada PD Sarana Jaya. Tidak ada alokasi anggaran ke Bank DKI.

Menurut Basuki, sisa anggaran Rp 2,5 triliun sebanyak Rp 1,5 triliun lebih baik untuk dialokasikan kepada program-program dinas. Cinta menjelaskan, sebagian besar anggaran untuk PT Jakpro akan digunakan untuk pembelian saham mayoritas Palyja. Rencananya, 49 persen saha Palyja akan dibeli oleh PT Jakpro dan 51 persen lainnya dibeli oleh PD Sarana Jaya. Pembelian saham Palyja itu agar lebih mudah dalam mengontrol pengelolaan air di Jakarta.

"Saya yakin pembahasan permasalahan ini akan selesai minggu ini," kata Cinta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com