Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Ada "Mendadak Capres" di Konvensi Demokrat!

Kompas.com - 22/08/2013, 14:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Komite Konvensi Partai Demokrat untuk tidak memunculkan peserta konvensi "dadakan". Ia menilai peserta konvensi capres Partai Demokrat sudah harus memiliki jejak rekam paling tidak di pemerintahan atau lembaga negara lain.

"Tidak boleh ada capres yang tidak memiliki pengalaman di dewan, pemerintahan. Harus ada pengalaman itu minimal. Karena kalau tidak, jadi mendadak capres," ujar Hayono di Kompleks Parlemen, Kamis (22/8/2013).

Hayono menilai boleh saja setiap kandidat mengajukan diri. Tetapi, orang-orang itu harus memenuhi kriteria sebagai capres. Komite konvensi, lanjutnya, perlu menyeleksi secara ketat kandidat yang maju.

"Tidak semua orang yang mendaftar bisa jadi capres," kata politisi yang sudah menyatakan kesiapannya maju sebagai peserta konvensi ini.

Ia menilai, dengan sedikitnya peserta konvensi, komite bisa menghemat biaya operasional yang kemungkinan akan keluar.

"Kalau peserta membengkak, repot juga nanti komite," imbuhnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menegaskan, partainya sudah menyiapkan dana yang dipastikan halal. Namun, jumlah dana itu tidak banyak.

"Oleh karena itu, capres sedikit kandidat atau calon peserta sedikit tetapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Anggaran membengkak dan publik melihat ini lucu-lucuan," tutur Hayono.

Para kandidat

Seperti diberitakan, seleksi penjaringan calon peserta Konvensi Partai Demokrat sudah mencapai final. Komite Konvensi Partai Demokrat sudah menetapkan 18 nama yang akan diundang untuk hadir dalam sesi prakonvensi pekan depan.

Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi, yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua DPR Marzuki Alie, dan CEO Lion Air Rusdi Kirana. Ada pula nama seperti Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Menurut sumber itu, Hemas merupakan salah satu nama yang perlu direkonfirmasi lagi.

"Sisanya, sudah menyatakan kesediaannya ikut," ucapnya.

Sementara itu, nama-nama yang sempat beredar sebelumnya seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak masuk dalam daftar peserta konvensi. Sri Mulyani menolak ajakan komite konvensi. Sementara Soekarwo tidak masuk karena masih harus mengikuti tahapan Pilkada Jawa Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com