Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: 10 Ribu Pengurus Parpol Tak Terima Salinan DPS

Kompas.com - 21/08/2013, 18:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014. Sebanyak 10.278 pengurus partai politik (parpol) tingkat kecamatan tidak menerima salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Berdasarkan laporan hasil pengawasan penyerahan DPS kepada parpol, terdapat 10.278 atau sekitar 56,27 persen parpol di kecamatan yang tidak menerima salinan DPS dari PPK,” ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Rabu (21/8/2013).

Dia mengatakan, data ini berdasarkan hasil pengawasan di 15 provinsi. Daerah yang dipantau adalah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, lanjutnya, pengawasan juga dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Dipaparkannya, dari 15 provinsi, daerah yang pengurus parpolnya terbanyak tidak menerima salinan DPS adalah Sulawesi Barat, yaitu 94,03 persen.

“Tertinggi kedua yaitu 74,83 persen dan yang ketiga adalah Sulawesi Tenggara yaitu 69,69 persen,” lanjut Daniel.

Ia menegaskan, Bawaslu akan menyampaikan hasil pengawasan terhadap penetapan, pengumuman, dan audit DPS tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, pihaknya berharap KPU memperbaiki baik kualitas maupun prosedur penyusunan dan penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).

“Kami juga mengingatkan, agar parpol lebih proaktif mencermati penyusunan dan penetapan DPSHP. Sedangkan kepada masyarakat, kami minta partisipasinya untuk memberi masukan dan melaporkannya kepada panwaslu (panitia pengawas pemilu) kalau memang ada dugaan pelanggaran,” pungkas Daniel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com