Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengungsi Eks Timtim di Atambua, Mengadu pada Komnas HAM

Kompas.com - 21/08/2013, 05:42 WIB
Kontributor Timor Barat, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

ATAMBUA, KOMPAS.com - Terlunta-lunta, ribuan warga eks Timor Timur yang kini tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan nasib mereka pada Komisi Nasional HAM. Mereka merasa tak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

“(Kami mengalami) keterbatasan mendapatkan jaminan penghidupan, sarana infrastruktur, informasi, pendidikan, jaminan kesehatan, dan banyak lagi," keluh tokoh masyarakat Timtim Atambua, Jeka Pereira, dalam dialog dengan Komnas HAM, di Weliurai-salore, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk, Belu, Selasa (20/8/2013).

Tim dari Komnas HAM dipimpin oleh Ketua Tim Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai. Bersamanya, ikut datang anggota Komnas HAM Endang Sri Melani, Agus Suntoro, dan Kawiji.

Semua keterbatasan tersebut, ujar Jeka, mereka alami sejak jajak pendapat 1999 dan memutuskan memilih menjadi warga negara Indonesia. "Terutama kami yang tinggal di Belu dan berbatasan langsung dengan Timor Leste," ujar dia.

Pigai berjanji Komnas HAM akan terus memantau dan memperjuangkan pengungsi eks Timor Timur yang masih tinggal di kamp pengungsi di Kabupaten Belu itu. "Sesuai mandat pasal 89 ayat 3 UU 3 Tahun 1989 tentang HAM," tegas dia.

Pemantauan ini, lanjut Pigai, juga merupakan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Dia pun mengatakan Komnas HAM Indonesia dan Timor Leste Office of Provedor for Human Right and Justice, juga telah menandatangani kesepahaman pada 13 Mei 2013 tentang kerja sama perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.

Fokus dalam nota kesepahaman itu, sebut Pigai, adalah pemenuhan HAM di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. "Dalam hal ini Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Timor Leste," ujar dia.

Menurut Pigai, daerah perbatasan seharusnya mendapatkan perhatian serius pemerintah karena rawan terjadi pelanggaran HAM. Selain itu dia mengatakan sampai saat ini masih ada persoalan terkait kepemilikan warga perbatasan ini. "Sebagian harta benda mereka masuk yurisdiksi Timor Leste," sebut Pigai.

Pemantauan diharapkan bisa mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan. "Dari informasi dan fakta itu, kami akan membuat rekomendasi pada Pemeritah Indonesia untuk membuat kebijakan terkait pemenuhan HAM masyarakat perbatasan," janji dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com