Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mulai Selisik Proyek-proyek di Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 20/08/2013, 20:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta untuk meminta izin kepadanya menganalisis laporan peristiwa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dari tahun 2007. KPK pun meminta Basuki memberikan informasi dan data yang valid.

"Kalau ada kepala daerah yang mau bersih-bersih terhadap aparat di bawahnya, tentu KPK sangat senang, apalagi pejabat tersebut memberikan informasi dan data yang valid," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Menurut Johan, kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta itu berkaitan dengan kajian yang tengah dilakukan KPK. Tidak ada proses pemeriksaan yang dilakukan karena tujuan kedatangan petugas KPK bukan terkait penyelidikan atau penyidikan suatu kasus.

"Bukan penyidik yang ke sana," ujar Johan. Lebih jauh mengenai kajian tersebut, Johan mengaku belum tahu.

Rekening gendut

Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013). Basuki pun merahasiakan maksud dan tujuan KPK menyambanginya. Kendati demikian, dia menjelaskan kalau kedatangan petugas KPK itu ialah untuk meminta izin kepadanya untuk menganalisis laporan peristiwa di Pemprov DKI mulai dari tahun 2007.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian menugaskan stafnya, Hespatony, untuk mendampingi KPK selama menganalisis peristiwa-peristiwa saat itu.

Baru-baru ini juga, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut milik empat pejabat Pemprov DKI yang berkuasa sejak era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, info yang diberikan PPATK merupakan rahasia. Dia pun tak dapat membeberkan siapa keempat pejabat di jajaran Pemprov DKI yang memiliki rekening di atas batas kewajaran itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com