Golkar Akui Banyak Pengurus Daerah yang Manja soal Dana

"Kalau soal dana itu masalah klasik, orang anggap DPD Golkar itu manja-manja karena tergantung pusat," ujar Rully, di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2013).

Ia mengungkapkan, keluhan daerah yang disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sebenarnya hanya suara segelintir orang.

"Ada daerah lain yang mandiri, enggak semuanya ngeluh. Yang ngeluh ini karena dia tidak punya sumber lain di samping dari pusat," kata Rully.

Untuk mengatasi persoalan ini, ia meminta pengurus daerah Golkar untuk bisa mandiri. Pengurus pusat Golkar, katanya, tetap akan membantu daerah mempersiapkan pemilu.

"Misalnya saja kami akan bantu soal bendera, alat peraga, sampai dana untuk saksi. Dana untuk saksi ini yang cukup besar," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Dia memperkirakan, dana untuk saksi seluruh Indonesia mencapai Rp 120 miliar. Saat ini, ia memaparkan,Golkar  masih melakukan penghitungan untuk menetapkan besarnya bantuan yang diterima pengurus di daerah.

Lebih lanjut, Rully menegaskan,rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar pada bulan Oktober mendatang tidak mengevaluasi rencana pencapresan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie. Rapimnas, katanya, hanya menjadi forum persiapan pemilu.

"Tidak ada evaluasi Ical. Yang dibahas apakah wakil bisa menaikkan elektabilitasnya, bagaimana peranan partai bisa tingkatkan elektabilitas Ical," kata Rully.

Akbar Tanjung kritik Ical

Seperti diberitakan, Akbar Tanjung mengatakan, partainya akan melakukan evaluasi internal. Evaluasi itu akan menyasar pada nasib Golkar di bawah kepemimpinan Ical.

"Evaluasinya akan kami sampaikan pada waktunya. Evaluasi itu akan kami jadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan diskusi di internal Golkar," kata Akbar pekan lalu.