Seberkas Ketegasan di Ujung Masa Jabatan

Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Parlemen, Jumat (16/8), memberikan porsi terbesar pada ulasan keberhasilan melewati masa krisis menuju masa transisi demokrasi. Pidato kenegaraan kali ini merupakan pidato kesembilan dalam masa pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Selain soal keberhasilan pembangunan, isu demokrasi/demokratisasi tampak menjadi tekanan yang diangkat cukup panjang lebar dalam pidato kenegaraan kali ini.

Penjabaran persoalan demokrasi mencakup keberhasilan sistem desentralisasi, pemilu bebas, dan terbangunnya kelengkapan lembaga negara. Penekanan pada soal demokrasi kali ini memiliki kemiripan dengan isi pidato Presiden pada 2009 saat menutup periode pertama pemerintahan. Saat menyampaikan pidato kenegaraan Agustus 2009, Yudhoyono menyebut kata demokrasi/demokratisasi sebanyak 43 kali. Sementara pada pidato kali ini kata yang sama diucapkan sebanyak 26 kali.

Seperti halnya pidato tahun-tahun sebelumnya, kali ini Presiden juga menekankan keberhasilan di bidang ekonomi. Teks pidato yang terdiri atas 5.276 kata dan dibacakan selama 54 menit itu, porsi terbesar, 12 menit, tersedot untuk pemaparan kondisi ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan sosial di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Selain soal capaian pembangunan ekonomi dan sosial, yang khas dari pidato tahun ini adalah Presiden menyatakan secara tegas berbagai isu yang mengemuka ke publik akhir-akhir ini. Keamanan menjadi salah satu persoalan utama yang diangkat. Setidaknya 12 kata ”keamanan” dan 11 kata ”perdamaian” muncul dalam teks pidato.

Munculnya konflik horizontal yang berbasis kasus-kasus intoleransi dan konflik komunal disertai kekerasan tampaknya menjadi latar belakang pidato kali ini. Presiden menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas serta jaminan kebebasan beragama dan beribadah.

Isu lain yang secara tegas disebut adalah soal mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Presiden menyatakan agar dunia tidak terus mengganggu dan memprovokasi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama untuk Provinsi Aceh dan Papua. ”Negara lain hendaknya tidak menyakiti hati rakyat Indonesia dengan memprovokasi dan propaganda terhadap sejumlah wilayah di Indonesia agar memisahkan diri dari NKRI,” ujar Presiden.

Presiden mengemukakan, konflik di Aceh berhasil diakhiri secara damai. Penyelesaian masalah Papua terus diupayakan dengan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada hak asasi manusia dan kekhususan budaya masyarakat Papua.

Pidato kali ini juga memberikan penekanan khusus soal geliat politik menjelang Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional. Jika pada pidato tahun 2008 Yudhoyono hanya menyebut 8 kata ”pemilu/pilkada”, kali ini tidak kurang dari 18 kata ”pemilu/pilkada” diungkapkan di teks pidato. Dalam pidato kali ini, Presiden Yudhoyono justru menyinggung hal terkait dengan pemilu dan suksesi nasional. Menurut Presiden, kunci keberhasilan dari pesta demokrasi itu ada pada penyelenggara pemilu agar bekerja profesional, netral, dan jujur.

Terkait peran Indonesia di tingkat regional dan internasional, Yudhoyono minta dunia internasional terlibat aktif menyelesaikan konflik di Timur Tengah, terutama konflik di Suriah, Mesir, dan Palestina. Krisis yang terjadi di Timur Tengah akan sangat berdampak pada stabilitas dan perdamaian kawasan global. Indonesia mendukung langkah PBB lebih berperan aktif mencari solusi menyelesaikan konflik di Suriah, krisis di Mesir, dan soal Palestina.
Korupsi tiga kali

Hal yang cukup terasa pada pidato Presiden adalah kurang dimunculkannya isu korupsi mutakhir yang nyata-nyata mengguncang kepercayaan publik. Jika pada pidato pertama sebagai Presiden tahun 2005 kata ”korupsi/antikorupsi” diucapkan sebanyak 22 kali, dalam pidato tahun ini kata yang sama hanya disebut tiga kali.

Alih-alih meletakkan prestasi penyelenggaraan negara secara obyektif, Presiden tampak menggeser tone memandang persoalan dengan perspektif positif. Yudhoyono justru lebih mendorong institusi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. (Litbang Kompas)