Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Kadar Nasionalisme Capres dan Cawapres

Kompas.com - 19/08/2013, 09:47 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Masyarakat diminta mengecek dengan sungguh-sungguh kadar nasionalisme nama-nama tokoh yang menunjukkan minatnya untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Karyono Wibowo, menilai, saat ini tokoh-tokoh yang ada, terutama yang berasal dari pemerintahan, memiliki kadar nasionalime yang masih dipertanyakan.

Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah saat ini telah mengikis cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia justru keluar dari tangan-tangan pemimpin yang kadar nasionalismenya masih dipertanyakan. Nasionalisme, lanjutnya, tidak dapat dipraktikkan hanya dengan mengusung simbol-simbol kebangsaan, tetapi dengan keberpihakan nyata terhadap bangsa dan negara.

"Hendaknya, nasionalisme diwujudkan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Karyono seusai diskusi bertajuk "Nasionalisme di Tengah Krisis Kepemimpinan", Minggu (18/8/2013), di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Karyono, jika melihat program dan rekam jejak para pemimpin negeri ini, bangsa Indonesia justru mundur 100 tahun dari cita-cita kemerdekaan dan tiga prinsip kemerdekaan yang pernah dirumuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Tiga prinsip ini dilanggar oleh para pemimpin di negeri ini," ujar Karyono.

Karyono mencontohkan, sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya justru dikuasai asing dan dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kapital. Contohnya, sektor migas banyak dikuasai oleh perusahaan asing, dan terjadi liberalisasi di banyak sektor ekonomi, terutama bidang pertanian.

"Di mana-mana terjadi impor besar-besaran. Bawang impor, beras impor, bahkan garam saja impor, di mana kemandirian kita sebagai bangsa? Bahkan, ada calon presiden kita yang diduga terlibat dalam kartel bawang," ujar Karyono.

Kedua, lanjutnya, Indonesia tidak memiliki kedaulatan di bidang politik sebagai bangsa yang merdeka karena masih didikte oleh kedaulatan asing dan para pemilik modal.

Ketiga, kebudayaan bangsa Indonesia telah banyak tergerus arus globalisasi. Bahkan, ada sejumlah tokoh yang menyebutkan bahwa nasionalisme itu sudah kuno karena sudah selayaknya kita berwawasan global di era saat negara-negara tak lagi berpagar seperti saat ini.

"Ini ironis jika calon-calon presiden kita itu kadar nasionalismenya dipertanyakan. Jangan sampai rakyat salah memilih lagi," kata Karyono.

Nasionalisme para pemimpin menjadi penting, lanjut Karyono, karena di tahun-tahun mendatang Indonesia akan menghadapi permasalahan yang lebih rumit dari saat ini. Salah satunya adalah membangun daya saing sumber daya manusia dan produk Indonesia di era ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com