Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Pemberantasan Korupsi Selama Ini Hanya Ramai Riuh

Kompas.com - 17/08/2013, 19:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada yang salah dengan upaya pemberantasan korupsi selama ini. Bambang mengatakan, pemberantasan korupsi selama ini hanya dilakukan dengan melihat persoalan korupsi itu sebagai persoalan hukum sehingga pendekatannya hanya melalui penanganan kasus.

"Pemberantasan korupsi selama ini hanya rame dan riuh," kata Bambang di Jakarta, Sabtu (17/8/2013) dalam acara peluncuran Radio "KanalKPK".

Padahal, lanjutnya, di sisi lain masyarakat pun menyadari bahwa pengadilan yang ada selama ini justru membawa ketidakadilan.

"Pengadilan adalah tempat ketidakadilan. Bahkan sampai hari ini, yang namanya lembaga pemasyarakan kita bisa memproduksi narkoba. Jadi bagaimana mungkin pengadilan bisa menjadi satu-satunya institusi untuk melakukan penegakan hukum," ucap Bambang.

Karena kondisi yang demikian itu, menurut Bambang, penanganan korupsi harus dilakukan melalui suatu proses yang lebih baik. KPK, lanjutnya, kini mulai mengintegrasikan antara penindakan dengan pencegahan.

"Kami mencoba tidak hanya penindakan dan pencegahan tapi juga preventif, karena ke depan kita akan memproduksi yang namanya fraud control system," katanya.

Adapun Radio "KanalKPK" yang diluncurkan hari ini, menurut Bambang, merupakan bagian dari strategi pencegahan KPK, khususnya melalui bidang kehumasan. Strategi kehumasan KPK, katanya, akan berubah. Tidak hanya menyampaikan informasi melalui satu pintu, namun juga menjadikan gerakan antikorupsi yang tersebar luas melalui media, salah satunya program radio.

"Jadi dia akan melakukan kampanye-kampanye, yang bersifat masif, strategis, dan terstrukutur. Lompatan pertamanya di situ," ujar Bambang.

Selain itu, lanjutnya, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara intensif. Dia juga mengungkapkan bahwa Radio "KanalKPK" diharapkan dapat bermanfaat dalam menyambut perhelatan politik terbesar, yakni pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2014.

Radio "KanalKPK" dapat menjadi media penyampaian pesan mengenai pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan jauh dari unsur korupsi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com