Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/08/2013, 16:35 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menilai,  pemerintah tidak memiliki konsep untuk mengatasi persoalan hukum yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, hal ini terlihat dari pidato kenegaraan presiden yang tidak menyinggung masalah bobroknya kondisi lapas.

"Bagaimana di lapas narkoba ada pabrik narkoba. Presiden cobalah sekali-kali blusukan ke lapas. Sidak dia ke sana supaya dia tahu apa persoalan (sebenarnya)," ujar Martin, di Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Martin mengatakan, dalam pidato kenegaraannya, Presiden seharusnya memaparkan bagaimana mengatasi persoalan di lapas, termasuk merehabilitasi penghuni lapas yang dipenjara karena mengonsumsi narkoba.

"Seharusnya, dalam setahun ke depan, pemerintah harus memiliki konsep untuk mengatasi ini," katanya.

Rencananya, Komisi III DPR akan membahas persoalan lapas dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, pekan depan.

Setelah kasus ricuh di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, dan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Batam, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhuk dan HAM) bersama Bareskrim Polri menemukan adanya pabrik sabu di bengkel napi di Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang, Jakarta Timur. Dalam pabrik tersebut ditemukan bahan-bahan pembuat sabu atau ekstasi.

Tim penyidik Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri menetapkan sepuluh orang tersangka dalam kasus pabrik sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Cipinang. Sepuluh tersangka itu terancam dihukum mati. Sepuluh tersangka itu berinisial GW (PNS Lapas Narkotika Cipinang), MY, JW (ibu rumah tangga), HC, VC, AS, AH, TR, MT, dan FB (napi Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com