Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Jangan Diam, SBY Harus Bantu Mesir!

Kompas.com - 15/08/2013, 12:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera merespons konflik berdarah yang terjadi di Mesir. Ia mengatakan, Presiden SBY tidak boleh diam. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kata Mahfudz, Indonesia harus ambil peranan konkret.

"Jangan diam. Presiden SBY harus di baris depan menyikapi masalah ini," ujar Mahfudz dalam siaran pers yang diterima Kamis (15/8/2013).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, jika Pemerintah Indonesia tidak bersikap tegas terhadap dinamika di Mesir, menurutnya, itu sama saja memberikan dukungan terhadap kudeta rezim militer yang menjungkirbalikkan hasil pemilu demokratis Mesir.

"Dan Bali Democracy Forum yang digagas Indonesia selama ini hanyalah etalase mewah untuk panggung retorika para kepala negara. Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar di dunia sangat ditunggu sikap dan peran konkretnya saat ini," kata Mahfudz.

Lebih lanjut, Mahfudz mengatakan, pembantaian brutal terhadap rakyat sipil Mesir oleh pihak militer dan penguasa harus dikutuk oleh dunia. Aksi tersebut adalah bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

"Selama ini penguasa dan militer Mesir merasa mendapat angin karena sikap lunak banyak negara di dunia," ungkap Mahfudz.

Ia mengatakan, pembantaian tersebut adalah pelanggaran HAM berat yang harus direspons oleh Komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional. Sejarah politik Mesir sejak lama menorehkan kekerasan berdarah.

"Jika hasil pemilu demokratis pascarezim Mubarak dibiarkan dinodai lagi, maka tidak akan ada kekuatan yang mampu tegakkan demokrasi dan HAM di Mesir. Ini bisa menjadi pola menular di negara-negara lain yang alami The Arab Spring. Indonesia mesti bersuara keras," kata Mahfudz.

Seperti diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi di negara itu. Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu dijadikan tahanan rumah.

Sejumlah pejabat partai Ikhawanul Muslimin juga ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti-Mursi masih terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu. Sejak kudeta terhadap Mursi terjadi, demonstran pendukung Mursi tak henti-hentinya melancarkan protes. Pihak militer Mesir yang kini berkuasa juga melancarkan penembakan terhadap para demonstran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com