Djoko Suyanto: Warga Syiah Jangan Mau Dipaksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah memerintahkan jajaran pemerintah Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk memaksakan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang. Djoko menyarankan warga Syiah menolak jika ada pemaksaan keyakinan.

"Jangan mau dipaksa. Tak ada pemaksaan. Posisi pemerintah tidak boleh ada pemaksaan," kata Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.

Djoko mengaku tidak tahu soal pemaksaan terhadap warga Syiah untuk meninggalkan keyakinannya. Ia menyarankan untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah Sampang.

Djoko menambahkan, pemerintah saat ini memprioritaskan keamanan warga Syiah yang mengungsi. Jika proses rekonsiliasi di Sampang menemui titik temu, kata dia, maka pemerintah akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.

"Sekarang sudah ada titik temu, satu hal saling tidak melakukan kekerasan. Itu sudah bagus. Kedua, dibicarakan bagaimana mekanisme kembali, bagaimana proses perdamaian di antara mereka. Satu dua orang mungkin masih resisten," kata Djoko.

Seperti diberitakan, adanya pemaksaan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang diungkapkan oleh Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.

Menurut Nur, pemaksaan itu dilakukan oleh bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Setelah menolak menandatangani, Nur diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang. Akhirnya, ia memilih ke Jakarta.