Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat dihubungi Rabu (14/8/2013). “SKK Migas ini kan policy utamanya ada di Kementerian ESDM. Tentu saja semua pihak, baik pejabat di Kementerian ESDM dan instansi terkait harus didalami KPK. Saya berharap jangan sampai kemudian mentok di Rudi,” ujar Sohibul.
Dia menjelaskan sistem yang berkembang di SKK Migas sebenarnya sudah bagus. Hanya ia mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakuan Kementerian ESDM. “Ketua pengawasanya itu kan Pak Jero sendiri, nah yang dipertanyakan pengawasanini efektif atau tidak,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Secara terpisah, Jero mengatakan, dirinya tak terkait dengan kasus Rudi.
"Saya tidak tahu kasus apa itu. Tadi saya tanya Wamen ESDM (Susilo Siswoutomo) apa sih Karnel Oil? Saya enggak pernah denger," kata Jero seusai rapat terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (14/8/2013).Seperti diberitakan, KPK menangkap Rudi di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, dengan sangkaan menerima suap dari pihak swasta. Ikut ditangkap dua orang lain dari pihak swasta berinisial S dan E. Total orang yang ditangkap dalam operasi KPK berjumlah 7 orang.
Barang bukti yang disita dari penangkapan itu adalah uang tunai lebih dari 400.000 dollar AS. Motor besar bermerek BMW juga ikut disita. Diduga motor tersebut bagian dari suap.
Ketiga orang yang ditangkap masih dalam status terperiksa. Penentuan status hukum Rudi akan dilakukan dalam 1 x 24 jam sejak penangkapan, apakah dijadikan tersangka atau tidak. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.