Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin: Jangan Terlalu Pribadi Sikapi Patrialis

Kompas.com - 13/08/2013, 17:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai Patrialis Akbar memenuhi kualifikasi sebagai hakim konstitusi. Penetapannya juga dianggap sesuai prosedur. Amir menilai penolakan Patrialis sebagai hakim konstitusi hanya karena menyoroti pribadi Patrialis.

"Saya harapkan jangan terlalu pribadilah," kata Amir seusai pengambilan sumpah oleh Patrialis sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Amir mengakui bahwa proses penetapan Patrialis sebagai hakim konstitusi berbeda dengan proses seleksi hakim konstitusi sebelumnya. Saat itu, kata Amir, proses seleksi melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden. Meski demikian, tambah Amir, proses tersebut bukan merupakan keharusan.

Ketika ditanya mengapa kali ini tidak melibatkan Wantimpres, Amir mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi sesuai UU MK. "Ini kan kebijakan (seleksi) sebagai wakil dari pemerintah," kata dia.

Meski awalnya mengakui adanya perbedaan proses, belakangan Amir menilai tidak ada proses yang berbeda. "Pengangkatan Pak Patrialis ini bukan suatu peristiwa khusus dan baru pertama kali terjadi. Kita telah memiliki beberapa hakim MK yang mewakili pemerintah sebelumnya, dilakukan dengan praktik ketatanegaraan serupa. Saya agak bertanya, kenapa tidak ada yang meributkan saat itu?" kata dia.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menambahkan, Presiden memilih Patrialis lantaran dianggap layak dari segi kapasitas dan kredibilitas. Menurut dia, tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk memublikasikan dulu calon hakim konstitusi sebelum penetapan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com