Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Teknologi Surat Suara di Indonesia

Kompas.com - 13/08/2013, 16:58 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Logistik Pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya cenderung memilih opsi microtext atau teks sangat kecil sebagai penanda keaslian surat suara.

“Kalau untuk yang murah itu dalam bentuk microtext karena itu tidak menambah biaya lagi,” ujar Husni saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Dia membantah surat suara dengan penanda microtext mudah dipalsukan. Menurutnya, isi dan jenis teks yang akan digunakan nanti hanya akan diketahui pihak KPU.

“Belum tentu juga (mudah dipalsukan). Microtext itu juga nanti diblok, hanya KPU yang tahu. Belum tentu nanti tulisannya ‘Komisi Pemilihan Umum’,” sanggahnya.

Dia mengatakan, dari segi harga, penanda microtext lebih murah dibanding mekanisme yang lain. Namun, katanya, tingkat keamanannya cenderung sama dengan pilihan lain seperti security paper, security printing, atau hologram.

“Tingkat keamanannya sebenarnya sama saja. Tapi, dalam membuat kebijakan, KPU harus berprinsip efektivitas dan efisiensi,” kata Husni.

Dikatakan mantan anggota KPU Sumatera Barat itu, spesifikasi surat suara nanti akan dirumuskan dalam Surat Keputusan Ketua KPU. SK tersebut, katanya, akan diterbitkan seusai ada ketetapan bentuk penanda surat suara.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR, muncul beberapa gagasan untuk pananda keaslian surat suara. Selain microtext, usulan lainnya adalah security paper, security printing, dan hologram.

Komisioner KPU Ida Budhiati juga mengatakan, kertas dengan security paper lebih sulit dipalsukan dan perlu waktu lama untuk mencetaknya. Menurutnya, pencetakan security paper harus dengan izin Badan Inetelijen Nasional (BIN). Namun, kertas jenis ini sangat mahal.

Sementara itu, penanda security printing memerlukan alat khusus untuk memeriksa keasliannya. Kelemahan lainnya, sama dengan penanda security paper. Adapun penanda hologram dapat dikenali dengan mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com