Kemendagri Imbau Bendera Aceh Diturunkan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar bendera-bendera tersebut diturunkan, terutama pada peringatan tersebut.

"Kami janji menyampaikan secara persuasif. Kami melakukan janji langkah-langkah untuk memberi tahu soal bendera, lebih baik (diturunkan). Kita (pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan DPR Aceh) tidak mau mencederai massa cooling down,” ujar Djohermansyah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, yang ditemui pada acara open house di rumah dinas Menteri Dalam Negeri, di Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2013).

Djohermansyah tidak menyangkal, saat ini masih ada pengibaran bendera Aceh di Tanah Rencong. Namun, kata dia, itu merupakan bendera yang sudah dikibarkan sejak lama, sebelum perundingan terakhir antara pihak pemerintah pusat dengan pihak Aceh, Rabu, 31 Juli lalu.

“Itu bendera yang dulu dikibarkan, belum sempat diturunkan,” kilah birokrat yang akrab disapa Djo itu.

Dia kembali mengingatkan, agar pada 15 Agustus nanti, bendera Aceh yang sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tidak dikibarkan. “Pada 15 Agustus tidak usah dikibarkan. Kita masih dalam masa cooling down. Kita cari jalan ke luar (soal bendera),” tukasnya.

Ia mengungkapkan, pada pertemuan terakhir, Juli lalu, pihak Aceh sudah menyampaikan beberapa ide baru terkait bendera Aceh. Dia berharap, pemikiran baru itu akan mengarah pada perubahan desain bendera. “Ini langkah maju. Ada ide-ide dan pemikiran baru,” katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah pusat menilai Qanun (peraturan daerah) Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh melanggar UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan PP Nomor 77 tahun 2002 lantaran mirip lambang separatis Gerakan Aceh Merdeka.

Pemerintah Aceh menganggap Bendera dan Lambang Aceh bukan lambang serapartis. Pemerintah pusat sudah berkali-kali bertemu dengan pemerintah daerah dan DPR Aceh untuk membicarakan masalah tersebut.