Presiden Diminta Tak Lagi Kacaukan Logika Pemilihan Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak mengulangi kesalahannya dalam proses pemilihan kepala Polri selanjutnya. Meski seluruh calon yang ada dinilai kurang layak, Presiden harus memilih calon yang terbaik.

"Proses pemilihan Jenderal Timur Pradopo dulu, Presiden mengacaukan logika pemilihan kapolri," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, ketika dihubungi, Selasa (6/8/2013).

Haris mengatakan, meskipun tidak ada prosedur yang tetap, Presiden semestinya menunjuk perwira tinggi Polri yang berprestasi, mempunyai pengalaman cukup, mempunyai komitmen dan visi serta integritas tinggi untuk menjadi pemimpin Polri. Hal itu tidak terlihat ketika menunjuk Timur.

"Ketika lihat Timur Pradopo enggak kaya gitu. Dia terlibat kasus Trisakti Semanggi (waktu itu menjabat Kapolres Jakarta Barat). Dia tidak pernah tugas di luar Jawa, pengalaman buruk, integritas bermasalah, visi enggak jelas, kok dipilih? Dibanding kandidat lain waktu itu, ada Oegroseno, ada Nanan Soekarna yang prestasinya lebih unggul," kata Haris.

Haris menambahkan, kesalahan Presiden memilih kapolri terbukti jika melihat kinerja kepolisian di bawah kendali Timur. Banyak masalah di tubuh kepolisian dan keamanan nasional.

"Kritik kita dulu dan proses yang dilakukan Presiden terbukti. Jadi, SBY waktu itu mengacaukan logika pemilihan kapolri yang baik," tambahnya.

Haris menilai calon-calon kapolri yang sekarang berpangkat komisaris jenderal kurang layak menjadi kapolri lantaran memiliki masalah. Meski demikian, Presiden tetap harus memilih salah satu.

Seperti diberitakan, Timur tidak akan menjabat Kapolri hingga pensiun di awal 2014. Presiden akan mengajukan calon penggantinya ke DPR pada September 2013. Alasan dipercepatnya penggantian Kapolri ialah agar kepolisian bisa mempersiapkan pengamanan yang baik menjelang Pemilu 2014.