Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumhur: Justru TKI yang Dorong Saya Maju Jadi Capres

Kompas.com - 07/08/2013, 09:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nasional (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menggunung tak akan membendung langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Pasalnya, Jumhur mengklaim, para TKI sendiri yang mendorongnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya jalan aja, saya rasa nggak ada masalah atau tidak ada guilty feelings. Karena yang mendukung saya maju ya mereka-mereka (buruh dan TKI) yang merasakan sendiri di lapangan," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Jumhur mengakui selama ini belum mampu maksimal persoalan TKI di luar negeri. Dia mengaku selama menjalani tugas di BNP2TKI, memang masih banyak pekerjaan rumah terkait persoalan TKI.

"Kami memang tidak bisa urus masalah TKI 100 persen sempurna, karena banyak hal yang bukan otoritas kami," kata Jumhur.

Ia menjelaskan persoalan TKI di luar negeri misalnya, menjadi otoritas di wilayah itu. Selain itu, Jumhur beralasan menumpuknya masalah TKI juga disebabkan penyaluran TKI sudah puluhan tahun dilakukan. Untuk maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat, Jumhur pun mengatakan dirinya bukan berarti tak menghasilkan apa pun selama di BNP2TKI. Dia mengkalim berhasil menekan persoalan PHK buruh hingga 50 persen.

"Selain itu, Saudi kita juga berhasil moratorium. Ini suatu hal yang revolusioner dan pertama kali terjadi. Selain itu juga ada penurunan biaya penempatan, bunga bank, sampai call center. Tapi tidak sempurna memang iya," ungkap Jumhur.

Saat ditanyakan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik kinerjanya, Jumhur menjelaskan banyak tipe LSM di Indonesia. Salah satunya adalah Migrant Care, sebut Jumhur, yang berfungsi setiap kerja pemerintah.

"Jadi silakan saja, saya hormati mereka kritik. Kalau mereka (buruh dan TKI) benci saya, tidak mungkin buruh migran dan TKI mendukung," imbuh Jumhur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com