Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju Konvensi Demokrat, Jumhur Tak Akan Mundur dari Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 06/08/2013, 22:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski sudah menyatakan maju dalam konvensi capres Partai Demokrat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat tak akan mundur dari posisinya sekarang. Jumhur yakin tugasnya mengurus buruh dan TKI tak akan terganggu.

"Saya bukan tipe orang yang mudah melepas amanat. Bukan berarti saya ikut konvensi, saya langsung mundur dari tugas saya," ucap Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Selasa (6/8/2013).

Ia mengaku jika ternyata dirinya tidak masuk sebagai peserta konvensi, dia akan fokus menjalani tugasnya di BNP2TKI. Namun, jika ternyata lolos sebagai salah satu peserta, ia pun yakin bisa membagi tugas. Pasalnya, lanjut Jumhur, setiap acara kampanye tak perlu harus dihadirinya langsung.

"Saya pastikan bahwa tugas utama di pemerintahan tidak akan terganggu," imbuh Jumhur.

Dia mengaku akan selalu menjaga amanah sampai amanah itu dicabut oleh Presiden. "Kecuali Presiden yang menyatakan Anda mundur, biar konsentrasi," katanya.

Jumhur mengaku berani maju dalam konvensi Demokrat karena sudah mengantongi dukungan elemen buruh dan komunitas TKI di luar negeri.

Berbeda dengan kandidat lainnya yang diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur mengajukan diri ke SBY. Ia sudah mengirimkan surat kepada SBY untuk meminta restu diperkenankan maju dalam konvensi Demokrat.

Saat ini, Partai Demokrat belum mengumumkan peserta konvensi. Namun, sejumlah nama sudah menyatakan kesiapannya, yakni dari kalangan internal Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Achmad Mubarok. Dari kalangan eksternal ialah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Selain itu, SBY juga sempat menyebutkan dua nama lain yang akan ikut konvensi. Mereka adalah mantan Kasad Pramono Edhie Wibowo dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com