Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan: Apa Etis Pejabat Publik Jadi Bintang Iklan Produk?

Kompas.com - 06/08/2013, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan etika pejabat publik yang menjadi bintang iklan komersial. Terlebih lagi, pejabat publik tersebut sudah jelas-jelas menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

"Kalau iklan-iklan produk yang dilakukan pejabat publik ini masalahnya hanya etika saja. Apakah seorang pejabat publik secara etik dibenarkan jadi (bintang) iklan sebuah produk," ujar Saan di Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Saan mengatakan, media kampanye melalui iklan sebenarnya adalah hal yang wajar. Ia pun paham jika kandidat-kandidat capres ini ingin meningkatkan popularitasnya. Namun, Saan melihat jika tokoh itu masih menjabat sebagai pejabat publik, maka sebaiknya yang ditampilkan adalah iklan layanan masyarakat.

"Bukan iklan produk. Kalau iklan produk kan terselubung sekali kepentingan politiknya. Apa ini etis? Apalagi dia masih aktif jadi pejabat publik?" ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Saan membandingkan dengan iklan partai politik yang memang pada dasarnya berkepentingan politis. Sementara itu, iklan produk pada dasarnya bersifat komersial. Namun, mana kala seorang pejabat menjadi model iklannya, maka unsur politis lebih terasa daripada sisi komersialnya.

"Saya lihat tokoh-tokoh capres baru ini kan popularitasnya di bawah rata-rata, jadi mereka pakai iklan ini. Tapi tolong dibatasi. Lihat kapasitasnya dulu, kan pejabat publik," ucap Saan.

Sebelumnya, sejumlah kandidat capres, utamanya yang akan ikut konvensi Partai Demokrat, ramai-ramai tampil dalam iklan produk di televisi. Mereka di antara lain Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan lebih memilih tampil dalam iklan kementeriannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com