Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Jangan Ada Titipan Jadi Anggota KPU Daerah!

Kompas.com - 03/08/2013, 15:48 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) menenggarai adanya praktik titipan yang dilakukan pemerintah daerah agar seseorang dapat menjadi komisioner KPU di daerah. KPU berharap pemda tidak campur tangan dan menitipkan orang kepercayaannya dalam proses seleksi KPU daerah.

“Rekrutmen (komisioner KPU daerah) harus ketat. Kami juga berharap dalam rekrutmen itu tidak ada infiltrasi dari pemda. Maksudnya tidak ada titipan-titipan. Kami ingin murni. Ada informasi ke kami yang begitu,” ujar Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sabtu (3/7/2013).

Dia melansir, upaya penitipan oknum oleh pemda itu dilakukan melalu sekretaris KPU. Jabatan sekretaris KPU di setiap tingkat memang diisi pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang bersangkutan. Meski demikian, ia menuturkan, tidak semua sekretaris KPU melakukan itu.

“Itu permainannya melalui sekretaris KPU yang memang orang pemerintahan. Walaupun, itu oknumlah,” pungkas Ferry.

Dia menuturkan, mengurangi intervensi pemda dalam seleksi anggota KPU daerah adalah salah satu upaya menjadikan anggota KPU profesional, independen, dan tidak berpihak. “Itu adalah pekerjaan rumah besar untuk KPU Pusat untuk menatanya,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini mengakui, praktik titipan kelompok tertentu untuk meloloskan seseorang menjadi penyelenggara pemilu kerap terjadi.

Titi, yang pernah menjadi tim seleksi anggota KPU Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, dan Bawaslu Banten itu mengatakan, penitipan bukan hanya dilakukan oleh partai politik (parpol) namun juga organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah.

Dia mengungkapkan, permintaan untuk melakukan preferensi terhadap calon penyelenggara pemilu tertentu dari parpol biasanya dilakukan langsung oleh calon anggota legislatif (caleg).

“Biasanya mereka bilang, ‘yang ini teman saya, saudara saya. Orangnya bagus.’ Alasan mereka (caleg yang menitipkan), supaya (perolehan) suara mereka aman. Tidak dicurangi,” ungkap Titi saat dihubungi, Sabtu.

Dia menegaskan, untuk menutup peluang praktik titipan, KPU Pusat untuk menunjuk tim seleksi yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, katanya, proses seleksi harus dilakukan secara transparan. “Ketika publik bisa melihat prosesnya, pelanggaran bisa diminimalisir,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com